Oleh : Lia Awaliyah (Mahasiswi Majalengka)
Majalengka, 15 Maret 2025 – Belum usai permasalahan tentang pertamax yang di oplos dengan pertalite, kini muncul Minyakita yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan takaran. Beberapa pedagang dan konsumen di berbagai daerah mengeluh dan melaporkan bahwa kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 Liter ternyata kurang dari volume yang semestinya.
Sulis, seorang ibu rumah tangga yang rutin berbelanja di pasar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap temuan minyak goreng kemasan yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, hal ini sangat merugikan konsumen, terutama ibu rumah tangga seperti dirinya. Ia berharap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar dan takaran yang sesuai (rri.co.id 14/03/2025).
Selain itu, Amay seorang pedang warung menerima keluhan dari pembelinya bahwa Minyakita yang di jual oleh nya berwarna lebih gelap dan memiliki aroma yang berbeda. Setelah di cek ternyata beliau menemukan kejanggalan itu dan meminta pihak BPOM untuk mengusut kasus ini. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. (rri.co.id 04/01/2025)
Keluhan dan laporan masyarakat di selidiki oleh Menteri Pertanian dan Satgas Pangan Polri di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa benar adanya bahwa label Minyakita yang di produksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari ditemukan tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam kemasan dan pihak yang bersangkutan akan ditutup dan dicabut surat izin usaha nya (tirta.id 19/03/2025)
Kenapa hal ini dapat terjadi ? Kemana peran negara yang akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ?
Sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem ekonomi kapitalisme dengan asas liberalisme nya, para korporat mendapatkan kebebasan untuk menguasai rantai distribusi pangan. Negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Sistem seperti ini menjadikan negara abai terhadap tugas nya sebagai pengurus dan pelayan umat.
Permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia menunjukkan gagalnya negara dalam mengatasi kecurangan para korporat yang berorientasi untung. Ini membuktikan bahwa distribusi kebutuhan pangan ada di tangan korporasi. Sedangkan, negara hanya hadir untuk menjamin bisnis yang kondusif bagi para kapital. Bahkan tidak ada sanksi menjerakan jika mendapati perusahan yang melakukan kecurangan.
Dalam pandang Islam, bagaimana seharusnya negara menjalankan tugasnya sebagai pengurus dan pelayan umat ?
Islam menegaskan bahwa pengaturan hajat hidup rakyat berada di bawah kendali pemerintah. Sebab pemimpin negara merupakan raa’in atau pengurus umat. Paradigma dalam mengurus rakyat adalah pelayanan, bukan bisnis atau keuntungan. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab negara dengan berbagai mekanisme sesuai syariat. Tidak boleh diserahkan kepada korporasi, hulu hingga hilir. Selain menjaga pasokan produk pangan seperti minyakita, negara wajib mengawasi rantai distribusi dan menghilangkan segala penyebab distorsi pasar. Qadhi hisbah akan melakukan inspeksi pasar. Jika ditemui ada kecurangan seperti kasus minyakita oplosan, negara akan memberikan sanksi tegas, bahkan pelaku bisa dilarang melakukan usaha produksi hingga perdagangan.
