Bingkaiwarta, BEKASI – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Negeri/Kota dengan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Acara ini berlangsung di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (04/11/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari. Turut hadir pula para pejabat Kejaksaan Agung, Direksi IFG, serta seluruh Kajari dan kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, menekankan pentingnya kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial. “Paradigma hukum kini tidak lagi menitikberatkan pada pemenjaraan semata. Kita harus membangun sistem hukum yang memulihkan, mendidik, dan membangun tanggung jawab sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan fasilitas, kegiatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial di wilayah masing-masing.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi langkah pembaruan hukum pidana nasional yang dinilainya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat Sunda. “Tujuan kita memimpin sama dengan tujuan hukum, yaitu membangun masyarakat yang berperilaku adil dan beradab. Pidana kerja sosial ini mengembalikan semangat itu bahwa setiap pelaku masih punya kemanusiaan dan bisa diperbaiki,” kata Dedi.
Dedi mencontohkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menyediakan lapangan kerja sosial bagi para mantan narapidana dan pelaku pidana ringan agar mereka bisa kembali produktif di tengah masyarakat, seperti program padat karya, perbaikan drainase, hingga pembersihan daerah aliran sungai.
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Fokus kerja sama ini adalah penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sebuah langkah progresif untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Program pidana kerja sosial diharapkan tidak hanya menjadi alternatif hukuman, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia berkomitmen bahwa Kabupaten Kuningan siap mendukung langkah-langkah inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, diharapkan program pidana kerja sosial ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi pemulihan sosial serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. (Abel)
