Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, terdapat perubahan yang cukup signifikan terkait penyelenggaraan perizinan dari pola lama (OSS 1.1) ke pola baru (OSS berbasis risiko).
Hal ini mengakibatkan adanya perubahan cukup besar terhadap pola dan tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam penanaman modal.
“Sehingga kita sebagai Tim Teknis perlu menguasai peraturan-peraturan yang diberlakukan sekarang sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya keterkaitan perizinan berusaha berbasis risiko,” ungkap Wakil Bupati Kuningan H. M Ridho Suganda, S.H., M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Modal di Kabupaten Kuningan, di Mudita Riverside Café dan Resto, Sangkan Aqua Park, Rabu (25/8/2021).
Dalam rakor yang digelar Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan itu, Wabup menyampaikan beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh Tim Wasdal.
Diantaranya, terlalu gampangnya dalam meloloskan kegiatan usaha beresiko rendah dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya dengan pernyataan dari si pemohon, sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan usaha skala rendah akan bertambah banyak.
“Selanjutnya yang perlu diantisipasi adalah rekomendasi dari dinas teknis tidak diperlukan lagi dengan OSS RBA, ini cukup dengan notifikasi persetujuan melalui aplikasi digital OSS. Sehingga bahan data untuk bahan pengawasan dan pengendalian dimungkinkan mengalami kesulitan,” jelas Ridho.
Dikatakan Wabup, hal lain yang perlu diantisipasi Tim Wasdal adalah terhambatnya penyelenggaraan kegiatan usaha yang berskala besar dengan resiko tinggi, sehingga usaha sakala besar belum bisa terlayani dengan pola OSS RBA karena butuh waktu untuk melakukan pembenahan dan harmonisasi serta sinergitas regulasi antar dinas terkait.
“Adapun berbagai persoalan yang akan dihadapi Tim Wasdal dan sering muncul dilapangan, diantaranya, adanya ketidaksesuaian perencanaan permohonan izin dengan pelaksanaan, tidak terpantaunya perkembangan usaha, banyaknya pengusaha tidak taat peraturan, sering terjadinya gugatan warga, dan kurang pedulinya perusahaan terhadap warga sekitar dalam memberikan bantuan untuk kegiatan disekitar masyarakat yang ada disekitar perusahaan (program CSR),” jelasnya.
Ia berharap dengan dilaksanakannya rakor tersebut, dapat menyamakan persepsi dan dapat lebih bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
“Sehingga akan tercipta iklim usaha yang baik dan dapat menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai tujuan investasi bagi para pemilik modal,” sambung Wabup.
Hadir pada Rakor tersebut, Kepala DPMPTSP Drs. Agus Sadeli, M.Pd. beserta jajaran dan Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dari sejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (rmdty)
