Bingkaiwarta, PASAWAHAN – Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar melakukan peninjauan langsung terhadap dua titik sumber daya air strategis di Kabupaten Kuningan. Ia mengunjungi kawasan Telaga Nilem yang berada di Desa Kaduela, serta Mata Air Cipujangga di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Senin (19/1/2026). Peninjauan ini di lakukan bersama rombongan yang meliputi Kapolres Kuningan AKBP Ali Akbar, Sekretaris Daerah Kuningan U Kusmana, Direktur PAM Tirta Kamuning Dr. Ukas Suharfaputra, serta perwakilan dari TNGC.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut, terutama terkait persoalan debit air yang dikelola pihak swasta untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan menjadi perhatian berbagai kalangan.
Di lokasi Telaga Nilem, Bupati Dian menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memastikan kondisi faktual dengan langsung melakukan pengukuran debit air, bukan hanya mengandalkan data administrasi.
“Hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya. Ini sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya, di mana persoalan debit air menjadi titik krusial yang dibahas,” ujar Bupati.
Menurutnya, sebelumnya terdapat masukan dari komunitas pemerhati lingkungan Alamku yang menyoroti potensi perbedaan antara data debit air dalam rapat dengan kondisi di lapangan. Hal itu yang mendorong pihaknya untuk melakukan verifikasi langsung.
“Kami langsung melakukan pengukuran bersama tim, dan ternyata ditemukan selisih debit air yang cukup signifikan dibandingkan data yang dilaporkan sebelumnya. Perbedaannya bahkan lebih besar dari yang diperkirakan, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meluruskan isu seputar pembagian kuota air antara PDAM Kabupaten Kuningan, pihak ketiga/swasta, dan PDAM Kota Cirebon. Dari pengamatan awal di kedua titik yang ditinjau, kuota debit air untuk PAM Tirta Kamuning Kuningan justru lebih kecil dibandingkan pihak lain.
“Saat ini terlihat bahwa alokasi air untuk PDAM Kabupaten Kuningan lebih sedikit dibandingkan pihak swasta maupun PDAM Kota Cirebon. Padahal faktanya PAM Tirta Kamuning sudah memiliki izin lengkap, sementara pihak lain masih dalam proses perizinan. Ini menjadi poin penting dalam pembahasan sebelumnya,” jelasnya.
Terkait polemik yang berkepanjangan, Bupati memastikan bahwa Pemkab Kuningan akan segera mengirimkan surat penjelasan terkait tata kelola air ke kementerian terkait. Selain itu, ia akan menghadiri undangan rapat lintas sektoral yang digelar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada hari berikutnya untuk membahas isu yang sama di tingkat provinsi, bersama instansi terkait termasuk Kementerian Kehutanan.
“Mudah-mudahan persoalan ini dapat segera menemukan solusi. Kami akan menyampaikan kondisi lapangan secara jelas ke kementerian dan membahasnya lebih lanjut dalam rapat dengan gubernur,” katanya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dalam menyelesaikan masalah ini. Ia mengakui bahwa penyelesaiannya tidaklah sederhana karena melibatkan kewenangan lintas instansi hingga pemerintah pusat, serta perlu sinkronisasi berbagai peraturan yang berlaku.
“Mohon dukungan dan kesabaran masyarakat. Persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan melibatkan banyak pihak, tapi kami akan terus melakukan koordinasi terukur untuk mencari jalan keluar terbaik bagi Kabupaten Kuningan,” pungkasnya. (Abel)
