Bingkaiwarta, CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi dua unit rumah warga yang mengalami kerusakan parah di Kelurahan Pegambiran, Senin (5/1/2026). Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kediaman Sukadi di RT 02 RW 08 yang mengalami musibah tembok ambruk, serta kediaman Adah di RT 01 RW 08 yang kondisinya dinilai sudah tidak layak huni secara keseluruhan.
“Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan membersamai masyarakat untuk meninjau dua titik rumah di Kelurahan Pegambiran. Kami turun langsung untuk merespons aspirasi warga sekaligus melakukan survei guna memastikan kondisi keluarga yang terdampak. Kami bersyukur kondisi penghuninya dalam keadaan baik, meskipun ada bangunan yang temboknya runtuh total akibat intensitas hujan yang tinggi belakangan ini, serta ada rumah yang memang kondisinya sudah sangat rapuh dan tidak layak huni mulai dari lantai hingga atap,” ujarnya.
Wakil Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah cepat melalui koordinasi antar instansi. Ia menyebutkan bahwa usulan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut sudah diproses melalui Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon, serta menjajaki peluang bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai pihak agar pengerjaannya bisa segera dimulai pada tahun anggaran 2026.
”Untuk rumah yang ambruk, datanya sudah masuk ke Dinas Sosial, sementara untuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sudah masuk dalam pendataan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Kami terus mendorong agar usulan ini menjadi prioritas karena kondisinya memang sudah sangat mendesak. Insya Allah, semuanya akan direalisasikan pada tahun 2026 sesuai dengan urutan prioritas dan kemampuan anggaran daerah yang ada,” tambahnya.
Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya langkah preventif dalam menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana banjir di wilayah perkotaan. Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Termasuk kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung serta koordinasi dengan wilayah kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan aliran sungai di Kota Cirebon.
”Kami butuh kolaborasi dan kesadaran bersama, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saya meminta masyarakat untuk lebih peduli dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air atau gorong-gorong. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan mulai dari tingkat RT, RW, hingga Kelurahan untuk memastikan tidak ada bangunan liar yang menghambat aliran air, serta melakukan normalisasi sungai bersama BBWS guna meminimalisir risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya. (ARL)
