Bingkaiwarta, KUNINGAN – Aksi pembubaran kerumunan yang diduga merupakan komunitas LGBT di kawasan Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, mendadak viral dan menyulut perdebatan di tengah masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan secara spontan oleh seorang warga berinisial F, yang diketahui merupakan atlet tinju lokal.
Dalam kesaksiannya, F mengaku terdorong melakukan pembubaran karena merasa tidak nyaman dengan aktivitas kelompok tersebut di ruang publik.
“Kadang suka melakukan pelecehan ke laki-laki normal, seperti cat calling dan kontak mata yang menggoda. Saya sendiri pernah mengalaminya,” ungkap F.
Ia juga menyebut keresahan terhadap grup komunitas LGBT yang aktif di media sosial dan kerap berkumpul di lokasi umum seperti Pasar Kepuh, yang menurutnya mengganggu kenyamanan warga.
Meski aksinya menuai kritik karena dilakukan tanpa koordinasi aparat, Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) Kabupaten Kuningan menyatakan dukungannya. Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat akibat lambannya respons pemerintah terhadap isu moralitas di ruang publik.
“Terlepas dari pro-kontra, kami mengapresiasi sikap warga yang menunjukkan kepedulian terhadap situasi sosial. Ini alarm keras bagi Pemda, tokoh agama, dan ormas keagamaan yang selama ini terkesan pasif,” tegas Luqman.
Menurut FMPK, aksi seperti ini bisa saja terus bermunculan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret. Luqman menyatakan bahwa pihaknya telah dua kali melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kuningan, menyuarakan keresahan masyarakat terkait maraknya fenomena sosial seperti LGBT, namun tak kunjung ditindaklanjuti.
“Kami sudah ingatkan sejak lama. Jika terus didiamkan, bukan tidak mungkin akan muncul aksi sweeping warga yang justru lebih berbahaya. Ini cermin kegagalan negara memberi rasa aman di ruang publik,” tambahnya.
Ia juga menyinggung sikap pasif dari instansi terkait meskipun dalam audiensi sebelumnya Dinas Sosial telah memaparkan data faktual soal penyakit sosial di Kuningan.
Luqman menegaskan bahwa isu LGBT hanyalah salah satu bagian dari krisis moral yang kini tengah menggerogoti berbagai lini di Kabupaten Kuningan.
“Krisis moral ini meluas, bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi juga menyentuh pejabat publik, dunia pendidikan, hingga birokrasi. Kita menyaksikan runtuhnya etika satu demi satu,” ujarnya.
Ia merujuk beberapa kasus yang sempat menghebohkan publik, termasuk dugaan pelanggaran etika oleh anggota DPRD yang tengah diproses Badan Kehormatan DPRD Kuningan, kasus pelecehan oleh Kepala Desa terhadap anak di bawah umur, serta pelecehan seksual oleh seorang guru terhadap siswanya di salah satu SMA Negeri.
“Kalau tidak segera ditangani, krisis ini akan menjadi bom waktu. Masyarakat makin hilang kepercayaan pada lembaga, dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar fenomena LGBT di publik,” katanya.
Peristiwa di Pasar Kepuh membuka kembali diskusi mengenai ketidakhadiran pemerintah dalam merespons persoalan sosial yang dinilai menyimpang oleh sebagian masyarakat. FMPK menilai bahwa sikap diam dari pejabat dan tokoh agama justru memantik tindakan sepihak dari masyarakat.
“Ini bukan hanya soal moral, tapi soal kepercayaan publik pada kemampuan negara menjaga ruang sosial. Kalau pemerintah terus diam, jangan salahkan warga jika mereka mengambil tindakan sendiri,” tandas Luqman.
Peristiwa ini menantang semua pihak untuk berpikir lebih jernih: bagaimana menegakkan norma dan etika publik tanpa menciptakan konflik horizontal? Apakah pembubaran sepihak bisa dibenarkan tanpa aturan hukum yang adil dan dialog yang inklusif?
Jawabannya tak bisa disederhanakan. Namun satu hal jelas, perbaikan moral masyarakat tak bisa diserahkan pada emosi sesaat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan dunia pendidikan untuk membangun ruang publik yang aman, etis, dan beradab bagi semua pihak. (Abel)
