Bingkaiwarta, BOGOR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengambil langkah sigap dengan mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dalam upaya percepatan penyelesaian layanan pertanahan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut laporan Triwulan III yang mengindikasikan perlunya percepatan dalam penyelesaian berkas layanan pertanahan yang masih tertunggak.
“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita memaknainya ini sudah jadi kewajiban kita sebagai pelayan publik untuk menyelesaikan berkas tersebut,” tegas Wamen Ossy saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan pentingnya pengendalian tunggakan layanan pertanahan oleh para pimpinan. “Berkas yang sebelum tahun 2025, hendaknya dicicil penyelesaiannya. Prioritaskan berkas yang paling mudah diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jangan lupakan berkas tahun 2025 yang juga harus diselesaikan, karena jumlahnya akan terus bertambah,” imbaunya.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, turut menyampaikan strategi penyelesaian berkas layanan pertanahan, khususnya terkait pengukuran bidang tanah. Ia menyarankan agar tunggakan segera dikerjakan berdasarkan kategori kelengkapan berkas.
“Misalnya, saat petugas ukur datang ke lokasi pemohon, ternyata masuk kawasan hutan, maka tidak diproses. Atau jika tanahnya tidak ada patoknya dan tetangga tidak berkenan dalam pengukurannya, maka juga bisa tidak diproses. Jika ada berkas yang bermasalah dari pemohon, otomatis berkas tidak diproses, agar tidak semakin menumpuk,” jelas Virgo Eresta Jaya.
Kegiatan Monev ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja layanan pertanahan di seluruh Indonesia. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, diharapkan tunggakan layanan pertanahan dapat segera teratasi dan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
Acara Monev ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan pertanahan. (Abel/hms)
