Bingkaiwarta, JAKARTA – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang selama ini berpotensi menghambat pembangunan dan investasi nasional.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri pembukaan konferensi yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Senin (16/6/2025).
“Dengan kolaborasi dan sinergi di bawah koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), permasalahan tanah bisa diselaraskan penyelesaiannya. Para pemangku kepentingan bisa bekerja bersama-sama secara harmonis dalam menyukseskan pembangunan,” ujar Iljas.
Menurut Iljas, inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK sangat relevan dan patut diapresiasi karena memberikan ruang bersama bagi kementerian/lembaga untuk menyatukan langkah dalam menghadirkan kepastian hukum pertanahan yang mendukung percepatan pembangunan.
“Kami mengapresiasi Kemenko IPK yang telah mengkoordinasikan berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN. Forum ini sangat penting untuk membangun kolaborasi yang konkret, demi kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa semangat kolaborasi ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya sinergi kelembagaan untuk mengatasi hambatan struktural pembangunan nasional.
Iljas menegaskan bahwa peran Ditjen PSKP Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan tidak terlepas dari upaya memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, hingga program transmigrasi.
“Kami masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama yang terkait dengan pengadaan tanah. Baik untuk pembangunan, investasi, maupun yang kini mulai diarahkan pada program transmigrasi,” jelasnya.
Dirjen PSKP berharap agar sinergi antar-lembaga yang terbangun dalam forum seperti ICI dapat ditingkatkan dan diperluas, sehingga penanganan sengketa tanah bisa dilakukan secara komprehensif, adil, dan mendukung iklim investasi yang sehat.
“Kini sudah ada sinergi yang baik melalui peran Menko IPK yang membawahi berbagai kementerian. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi dalam penyelenggaraan pembangunan yang terkoordinasi,” tutup Iljas Tedjo Prijono. (Abel/hms)
