banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250

PPA Polres Indramayu Bongkar Perekrutan PMI Ilegal

PPA Polres Indramayu Bongkar Perekrutan PMI Ilegal

Bingkaiwarta, INDRAMAYU – Impian bekerja di luar negeri demi memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga justru berujung pahit bagi seorang warga Kabupaten Indramayu. Dijanjikan pekerjaan di Korea Selatan dengan gaji mencapai Rp25 juta per bulan, korban malah harus berhadapan dengan otoritas imigrasi setempat setelah dokumen keberangkatannya dinyatakan ilegal.

Di balik keberangkatan itu, terdapat dugaan praktik perdagangan orang dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan yang kini berhasil diungkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Indramayu.

banner 728x250

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Indramayu berhasil berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan dengan tujuan Korea Selatan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan serta menetapkan dua orang perempuan berinisial S (58 tahun), warga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dan SN (37 tahun), warga Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Kedua tersangka diduga memberangkatkan seorang warga menggunakan dokumen ilegal.

Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin didampingi Kasat Reskrim AKP Moh. Arwin Bachar menyatakan, pengungkapan kasus itu merupakan tindak lanjut dari laporan polisi bernomor LPB/1442/XI/2026/SPKT/Polres Indramayu/Polda Jawa Barat yang diterima pada 16 November 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara itu bermula  Agustus 2026 ketika korban, seorang warga Desa Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, mencari informasi lowongan kerja di luar negeri. Melalui perantara temannya berinisial A (35 tahun), lalu korban dipertemukan dengan kakak A yang berperan sebagai sponsor lapangan, yakni tersangka S.

“Tersangka S pada waktu itu menawarkan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, atau housekeeping di Korea Selatan dengan janji gaji sebesar Rp25 juta per bulan dan kontrak kerja enam bulan yang dapat diperpanjang.” papar Tahir saat menggelar jumpa pers, Jumat (20/11/2026).

Untuk memuluskan keberangkatan, pelaku menjanjikan rampung maksimal satu bulan dan korban diminta menyerahkan dokumen identitas serta biaya proses senilai Rp55 juta.

“Modus operandi yang digunakan tersangka yaitu merekrut korban untuk bekerja ke luar negeri tanpa harus mengikuti pelatihan dan prosedur resmi,” kata dia.

Kemudian pada 29 Agustus 2026, tersangka S mempertemukan korban dengan tersangka SN, warga Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang yang kembali menjelaskan proses pemberangkatan. Korban kemudian menyetorkan biaya Rp. 55 juta secara bertahap kepada tersangka S untuk diserahkan kepada tersangka SN.

Selama proses berlangsung, korban hanya menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check up, pembuatan paspor, dan wawancara pembuatan visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tegal.

“Tanpa diberikan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja, korban langsung diberangkatkan ke Jakarta pada 23 September 2026 oleh SN menggunakan mobil putih bernomor polisi B 1884 SIM dan diinapkan semalam di kawasan Kelapa Gading,” ulasnya.

Keesokan harinya, korban diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeju, Korea Selatan, melalui transit di Singapura dengan dibekali uang saku sebesar Rp10 juta dari tersangka SN. Namun, setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban diamankan otoritas imigrasi setempat,  karena dokumen yang dibawanya dinyatakan ilegal. Bahkan korban sempat ditahan di kantor imigrasi selama kurang lebih tiga hari sebelum dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya mandiri.

“Sementara kedua tersangka tidak memberikan pertanggungjawaban. Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap motif kedua tersangka adalah mencari keuntungan finansial pribadi. Dari dana Rp55 juta yang disetorkan korban, tersangka S memperoleh keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan tersangka SN mengantongi bagian sebesar Rp10 juta.” tegasnya.

Selain dua pelaku wanita kasus TPPO, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah paspor atas nama korban, satu lembar kuitansi senilai Rp40 juta, satu lembar rekening koran BCA atas nama HC, empat lembar boarding pass pesawat atas nama korban, dua buah KTP milik tersangka, serta satu unit mobil putih bernomor polisi B 1884 SIM beserta kuncinya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal kategori VII sebesar Rp5 miliar.

“Keduanya juga disangkakan melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal kategori VI sebesar Rp2 miliar, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ” tegas Tahir. (ARL)


banner 336x280

Tinggalkan Balasan