Bingkaiwarta, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimismenya terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN akan bekerja keras dan konsisten dalam menyelesaikan program-program yang tengah berjalan demi mencapai target tersebut.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan, karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (08/07/2025). Dalam rapat tersebut, ia didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan ini membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Sekjen Kementerian ATR/BPN menyiapkan paparan terkait empat fokus utama kebijakan PNBP untuk tahun 2026.
Fokus pertama adalah peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan informasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT). Fokus kedua yakni peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui implementasi Sertipikat Elektronik.
Fokus ketiga adalah evaluasi kebijakan tarif untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat. Sementara, fokus keempat diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik Kementerian ATR/BPN.
Dengan strategi tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN meyakini target PNBP tahun 2026 akan tercapai melalui kerja sama dan konsolidasi seluruh jajaran kementerian.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% setiap tahun. Kontribusi terbesar berasal dari pelayanan pertanahan yang menyumbang sekitar 97% dari total penerimaan. Peningkatan ini turut didukung oleh implementasi layanan elektronik, khususnya dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target tahun ini. Berdasarkan hasil rapat, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat mencapai penerimaan PNBP sebesar Rp3,3 triliun pada tahun 2025, dengan mayoritas berasal dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan kinerja positif. (Abel/hms)
