Bingkaiwarta, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kejaksaan Negeri Kuningan mempererat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Ikhwanul Ridwan S., S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan pada Selasa, 23 September 2025.
Kesepakatan ini mencakup penanganan masalah hukum secara litigasi maupun non litigasi. Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., Inspektur Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Ikhwanul Ridwan, menyatakan komitmen kejaksaan dalam mendukung pemerintahan daerah. Ia menawarkan bantuan kepada kepala dinas dan siap mendampingi Bupati sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mengawal program kerja agar tepat sasaran.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, menekankan pentingnya pendampingan hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan. Pemerintah Daerah akan menyediakan layanan konsultasi hukum di Sekretariat Daerah dan jalur koordinasi khusus untuk komunikasi yang lebih efektif dengan kejaksaan.
Pj. Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, menyampaikan apresiasi atas sinergi ini, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan dan program.
Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam penanganan masalah hukum serta memperkuat peran Kejaksaan Negeri Kuningan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Kuningan. (Abel)
