Bingkaiwarta, PALEMBANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pemahaman filosofi dasar pertanahan agar pengelolaan tanah di Indonesia berjalan sinergis dan berkeadilan. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan para bupati dan wali kota se-Sumatra Selatan, Kamis (09/10/2025), dalam upaya menyamakan paradigma antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan isu pertanahan.
“Saya ingin menyampaikan dulu tentang paradigma pertanahan. Filosofinya dulu, supaya kita nyambung. Jadi tugas kita sebagai pemerintah itu memastikan empat hal tentang filosofi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi di Kota Palembang, Sumatra Selatan.
Ia menjelaskan, ada empat pilar utama dalam filosofi pertanahan, yaitu land tenure (keabsahan dan legalisasi tanah), land value (nilai tanah), land use (pemanfaatan tanah), dan land development (pengembangan tanah).
Menteri Nusron menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam land tenure, karena BPN tidak mungkin menerbitkan sertipikat tanpa surat hukum dari kepala desa dan kecamatan. Ia juga menekankan pengaturan nilai tanah (land value) yang proporsional antara NJOP dan ZNT agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Selain itu, land use membahas pemanfaatan tanah sesuai peruntukan yang diatur dalam kebijakan tata ruang, sementara land development berkaitan dengan arah pengembangan tanah di masa depan untuk sektor pariwisata, infrastruktur, maupun kebutuhan strategis lainnya.
“Ini satu kesatuan, di antara kita. Jadi supaya kita semua filosofinya nyambung, dari hulu sampai hilir,” tutup Menteri Nusron.
Dengan pemahaman yang sama dalam empat pilar tersebut, Menteri Nusron berharap pengelolaan pertanahan di daerah bisa lebih terpadu, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati dan jajaran. Rapat kali ini diikuti oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bupati, dan Wali Kota se-Sumatra Selatan. (Abel/hms)
