Bingkaiwarta, BOGOR – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya percepatan pemanfaatan energi panas bumi sebagai bagian dari agenda besar transisi energi nasional. Putri menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, mencapai sekitar 24 gigawatt (GW). Namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal.
“Saat ini baru sekitar 10 persen dari total potensi panas bumi yang sudah diutilisasi. Padahal PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) merupakan sumber energi terbarukan yang stabil dan dapat menjadi baseload,” ujarnya dalam sambutan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, milik Star Energy Geothermal Salak Ltd (SEGS), di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
Politisi Fraksi PAN ini menyoroti berbagai tantangan dalam pengembangan panas bumi, mulai dari risiko eksplorasi yang tinggi, kebutuhan investasi besar, hingga keterbatasan infrastruktur. Selain itu, sebagian besar cadangan berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, sehingga dibutuhkan dukungan regulasi lex specialis agar pengembangan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam sambutannya, Putri juga menyinggung peran strategis Barito Renewables Energy, perusahaan yang menjadi salah satu pemain utama energi terbarukan di Indonesia. Anak perusahaannya, Star Energy Geothermal, memiliki kapasitas terpasang 910 MW dan sedang mengembangkan dua proyek greenfield dengan potensi tambahan hingga 1,43 GW.
Meski demikian, Komisi XII juga menaruh perhatian terhadap isu ketimpangan pembagian bonus produksi antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi yang sama-sama menjadi wilayah operasional SEGS. Putri menegaskan bahwa skema bonus produksi sudah diatur jelas dalam UU Nomor 21 Tahun 2014 dan peraturan Menteri ESDM, yakni sebesar 1 persen dari pendapatan kotor penjualan uap panas bumi dan 0,5 persen dari pendapatan kotor penjualan listrik.
“Kami meminta penjelasan komprehensif dari SEGS mengenai mekanisme perhitungan dan penyaluran bonus produksi, agar tercipta transparansi, kejelasan, dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.
Putri menambahkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memperoleh informasi terkait perkembangan sektor geothermal, termasuk pencapaian SEGS dalam mengelola sumber daya panas bumi dan ingin mendalami berbagai kendala, peluang, dan tantangan dalam pengembangan PLTP dari sisi teknis, ekonomi, regulasi, hingga sosial.
“Informasi ini penting sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan program transisi energi menuju Net Zero Emission 2060,” tutupnya. (ARL)
