Bingkaiwarta, CIAWIGEBANG – Surat permintaan dana partisipasi untuk HUT PGRI ke-60 di Kabupaten Kuningan menuai keluhan dari kalangan guru PNS dan P3K. Kebijakan ini dinilai memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik.
Keluhan ini muncul terkait surat PGRI Cabang Ciawigebang nomor 004/Und/23-10/XI/2025 yang mewajibkan setiap ASN dan P3K membayar Rp 30.000 sebagai uang partisipasi. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua PGRI Cabang Ciawigebang, Erik Kasihanto, M.Pd, dan sekretaris Haerulibad, M.PdI.
Seorang guru P3K yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keberatannya. Ia merasa terbebani dengan adanya pemotongan dana tersebut, apalagi pemotongan ini juga dilakukan untuk agenda HUT PGRI tingkat nasional di Jakarta.
“Sangat disayangkan dengan adanya pemotongan untuk HUT PGRI ke-60, bahkan rencananya pemotongan dilakukan melalui TPP, tapi karena banyak yang sudah diajukan ke bank akhirnya dilakukan secara kolektif untuk dibayarkan melalui rekening via transfer,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).
Ia juga mempertanyakan transparansi penggunaan iuran bulanan yang selama ini dipotong dari gaji setiap anggota PGRI. “Padahal tiap bulan sudah ada potongan iuran wajib setiap PNS dan P3K, kenapa harus membayar lagi? Gunakan saja uang yang dipotong tiap bulan untuk kegiatan-kegiatan PGRI,” ucapnya.
Sumber lain yang juga berprofesi sebagai guru P3K menambahkan, pemotongan dana ini dilakukan secara sepihak tanpa adanya koordinasi atau persetujuan dari anggota. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Polemik pungutan dana partisipasi HUT PGRI ke-60 ini menjadi sorotan di kalangan guru di Kabupaten Kuningan. Diharapkan PGRI dapat lebih transparan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi anggotanya dalam setiap pengambilan kebijakan. (Abel)
