banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
Berita  

Genjot PAD, Pemkab Kuningan Libatkan 468 Petugas RW Pendata Potensi Pajak Kendaraan

 

Bingkaiwarta, KUNINGAN – Guna memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus bergerak mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor. Salah satunya melalui pemutakhiran data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang ditandai dengan pembukaan Bimbingan Teknis Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Aula Lantai 4 Kantor P3DW atau Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026).

banner 728x250

Kegiatan ini merupakan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melibatkan total 468 petugas pendata tingkat RW, pengawas desa/kelurahan, hingga verifikator kecamatan.

Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa data yang akurat dan mutakhir adalah fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan dari sektor pajak menjadi instrumen strategis untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur.

Ia menjelaskan, peningkatan kepatuhan masyarakat membayar PKB dan BBNKB akan berdampak langsung pada penerimaan daerah melalui skema opsen sebesar 40 persen.

“Sebagai gambaran, apabila terhimpun 100 Persen dari sektor PKB dan BBNKB, maka 40 persennya akan kembali ke daerah kita. Anggaran tersebut sangat berarti untuk membiayai perbaikan puluhan kilometer jalan, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Bupati Dian.

Bupati juga menyampaikan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Kuningan diperkirakan mencapai 400 ribu unit, tersebar di 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan. Jumlah yang besar ini tentu membutuhkan dukungan pendataan yang lebih luas, mengingat jumlah personel aparatur pajak yang terbatas.

Karena itu, keterlibatan unsur kewilayahan sampai tingkat RW dinilai sangat strategis untuk menjaring kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan berplat luar daerah yang sudah lama tinggal di Kuningan tetapi belum balik nama.

Kepada seluruh peserta bimtek, Bupati Dian berpesan agar pendataan dilaksanakan dengan empat prinsip utama: profesional dan objektif, komunikatif serta humanis, terkoordinasi lintas jenjang pemerintahan, sekaligus menjadikan pendataan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.

“Lakukan pendekatan yang santun dan humanis saat mendata warga. Sampaikan dengan baik bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor pada akhirnya akan kembali ke Kuningan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan di lingkungan mereka sendiri,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Bupati Dian juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Drs. Laksono Dwi Putranto, yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Januari 2027. Bupati menilai dedikasi dan terobosan jajaran Bappenda telah memberikan kontribusi nyata terhadap kenaikan PAD hingga Rp 21 miliar serta membantu menyehatkan struktur APBD Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Hj. Renny Dewi Pratami, S.H., dalam laporannya menjelaskan bahwa bimtek ini adalah wujud nyata skema role sharing dan cost sharing antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Kuningan. Pemkab Kuningan menanggung dukungan pembiayaan melalui DPA Bappenda APBD 2026, sedangkan Pemprov Jawa Barat memberikan dukungan kebijakan, data awal, serta sistem digital melalui aplikasi Srikandi Jawara.

“Sasaran pendataan tahap ini menjangkau 16 kecamatan, 21 desa, dan 8 kelurahan yang tersebar di 234 RW, dengan target potensi sebanyak 21.430 unit kendaraan bermotor. Setiap RW diperkuat oleh dua orang petugas pendata sehingga total mencapai 468 personel,” terang Renny.

Para petugas juga mendapatkan pembekalan teknis mulai dari verifikasi faktual, dokumentasi kendaraan, penggunaan aplikasi Srikandi Jawara, hingga tata cara perlindungan data pribadi. Sebagai tanda resmi dimulainya kegiatan, Bupati Dian secara simbolis menyematkan ID card peserta kepada dua perwakilan petugas pendata RW.

Pemkab Kuningan berharap kegiatan ini melahirkan basis data potensi perpajakan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berkontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Bapenda Provinsi Jawa Barat Agus, para camat dari 16 kecamatan sasaran, perwakilan kepala desa dan lurah, serta jajaran pengurus RW se‑Kabupaten Kuningan. (Abel)


banner 336x280

Tinggalkan Balasan