Bingkaiwarta, BANDUNG — Momen Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 resmi dibuka di Trans Studio Mall Bandung, Kamis (29/10/2026). Pameran finansial berskala nasional yang dikenal dengan nama FinExpo 2026 ini digelar hingga Minggu, 1 November 2026, menjadi langkah nyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan untuk mendekatkan layanan keuangan formal yang aman ke tengah masyarakat luas.
Kegiatan pembukaan dihadiri langsung oleh Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, serta para pimpinan industri jasa keuangan se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen tegas pemerintah daerah dalam memberantas pinjaman online ilegal maupun judi online. Ia menyoroti bahwa kebutuhan mendesak masyarakat — seperti biaya pendidikan dan kesehatan — kerap menjadi alasan utama warga terjebak pada layanan keuangan yang tidak bertanggung jawab.
“Layanan keuangan harus memberdayakan ekonomi, bukan sebaliknya. Agar masyarakat tidak terjerat investasi palsu maupun ‘copet digital’, pemenuhan hak-hak dasar seperti biaya sekolah dan jaminan pengobatan harus terjamin terlebih dahulu,” tegas Gubernur Dedi Mulyadi.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat menyiapkan dua program konkret sebagai solusi jangka panjang:
– Beasiswa kuliah bagi pelajar berprestasi Jawa Barat untuk menempuh pendidikan di kampus bergengsi, termasuk ITB.
– Asuransi kesehatan massal yang direncanakan mencakup 5,4 juta warga, guna menekan risiko terjadinya utang mendesak akibat kebutuhan pengobatan.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kejahatan siber, seperti tautan palsu dan file APK berbahaya. Menurutnya, fondasi utama sektor keuangan yang sehat adalah kepercayaan masyarakat, yang dibangun melalui edukasi keuangan yang merata dan berkelanjutan. Di kesempatan yang sama, ia juga menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar terkuat kemandirian pangan masyarakat Jawa Barat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menyampaikan bahwa upaya perlindungan finansial harus menjangkau hingga ke desa-desa. Penguatan literasi keuangan di tingkat masyarakat paling bawah menjadi benteng paling efektif agar warga tidak mudah terjebak tawaran pinjaman yang merugikan.
“Kami di pemerintah daerah terus mendorong perluasan literasi ini agar masyarakat desa tidak terjebak pinjol ilegal. Melalui inklusi keuangan yang cerdas, mari kita dorong pertumbuhan UMKM dan wujudkan masyarakat yang mandiri,” ujar Amih Tuti. (Abel)
