banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250

Sorong Jadi Tempat Diseminasi, Papua Barat dan Papua Barat Daya Siap Tindaklanjuti Tanah Ulayat

Sorong Jadi Tempat Diseminasi, Papua Barat dan Papua Barat Daya Siap Tindaklanjuti Tanah Ulayat

Bingkaiwarta, SORONG – Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat mengikuti aturan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Prosesnya terbagi dua tahap, yaitu penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah, lalu pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN. Agar kedua tahap ini berjalan lancar, dibutuhkan partisipasi masyarakat adat sekaligus kerja sama antar‑pemerintah dan kementerian/lembaga.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (18/11/2026) di Kota Sorong.

banner 728x250

Salah satu langkah yang diambil ATR/BPN adalah menyosialisasikan aturan ini langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Di Kota Sorong, Kementerian ATR/BPN mengumpulkan perwakilan pemda dan masyarakat adat untuk membahas kepastian hak atas tanah ulayat di Papua Barat serta Papua Barat Daya.

Papua Barat dan Papua Barat Daya sudah memiliki data awal dari inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat yang dilakukan Universitas Cendrawasih pada 2021. Titik‑titik indikatif tanah ulayat tersebar di Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota Sorong, Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, hingga Tambrauw.

“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 tahun 2024,” terang Rezka Oktoberia di hadapan peserta diseminasi, yang terdiri dari akademisi, LSM terkait masyarakat adat, dan Forkopimda Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik upaya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. Ia berharap tanah‑tanah adat yang sudah diwariskan turun‑temurun dapat dicatatkan secara benar, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat adat agar tidak muncul sengketa tanah adat di kemudian hari.

“Kami mengharapkan bahwa tanah‑tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar‑benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan‑persoalan tanah adat,” terang Wagub Papua Barat Daya.

Kegiatan itu juga diisi diskusi panel dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, LSM Landesa Indonesia, dan perwakilan masyarakat hukum adat Suku Sawoi Hnya. Setelah diskusi, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berita Acara ini memuat pokok‑pokok kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi panduan rencana tindak lanjut pekerjaan tanah ulayat ke depannya. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko, serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya. (Abel/hms)


banner 336x280

Tinggalkan Balasan