Bingkaiwarta, KUNINGAN – Munculnya fakta fakta kisruh soal Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kuningan, membuat Asisten Daerah Pembangunan dan Ekonomi Setda Pemkab Kuningan, Dr Ukas Suharfaputra angkat bicara. Ia merasa prihatin dengan banyaknya kejadian yang menimpa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ukas mengatakan, persoalan bansos PKH maupun BPNT harus segera diatasi. Kasusnya harus diklarifikasi dari 2 sisi. Pertama dari sisi fakta di lapangan, kedua sisi administrasi.
“Bisa ada beberapa kemungkinan persoalan PKH ini muncul, berawal dari persoalan administratif. Mungkin yah. Itu harus dicek dulu sebelum kita berbicara terlalu jauh,” ujar Ukas, Selasa (5/07/2022).
Menurutnya, bisa saja ada perubahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH atau BPNT yang diakibatkan oleh ketidaktelitian petugas, akibatnya menjadi eror di lapangan. Bisa juga sebaliknya betul ada oknum.
Terkait kasus kartu PKH maupun BPNT KPM termasik PIN dipegang oleh pendamping PKH atau agen, semua tahu kejadian itu tidak boleh terjadi. “Pendamping tidak berhak memegang kartu KPM. Yang berhak memegang, menggesek KPM itu sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan. Harus dikoreksi,” tandas Ukas.
Maka itu, kata Ukas, Dinas Sosial (Dinsos) Kuningan sebagai leading sektor tidak boleh diam. “Dinsos harus cepat tanggap mengatasi munculnya persoalan bansos PKH dan BPNT di lapangan,” pungkasnya. (Abel)
