Bingkaiwarta, KUNINGAN – Aksi protes dari Fraksi Partai PKS turut mewarnai Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Kuningan atas Pandangan Umum (PU) Fraksi atas APBD Perubahan Tahun 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Perumda Air Minum (PAM) Tirta Kemuning Kuningan, di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (15/09/2022).
Ditengah paripurna, tepat setelah penyampaian jawaban Bupati Kuningan, yang disampaikan Wakil Bupati HM Ridho Suganda atas PU fraksi DPRD, peserta rapat dikejutkan intruksi Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan Etik Widiati atas tidak adanya jawaban Bupati Kuningan terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diaspirasikan Fraksi PKS dalam PU.
“Diawal sudah kami sampaikan dalam PU, menindaklanjuti kesepakatan penolakan kenaikan harga BBM oleh aliansi Cipayung berupa surat. Tapi kami prihatin karena dalam jawaban Bupati Kuningan atas PU fraksi PKS tidak merespon penolakan kenaikan harga BBM,” ujar Etik Widiati.
Padahal kata Etik, sudah jelas, jawaban Bupati Kuningan atas PU fraksi menjelaskan, bahwa untuk APBD perubahan dengan dikeluarkan Peraturan Menkeu No 134/PMK/072022, APBD mempunyai kewajiban mengalokasikan 2% dari dana transfer umum untuk perlindungan sosial dalam mendukung program penanganan inflasi sebagai dampak pengalihan subisdi BBM.
“Sebab itu, kami fraksi PKS tidak akan berhenti menyuarakan penolakan harga BBM sampai pemerintah membatalkan keputusannya,” tegasnya.
Etik pun meminta seluruh anggota fraksi PKS berdiri, dan membentangkan spanduk kecil penolakan kenaikan harga BBM, yang disambut kompak seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kuningan. (Abel)
