banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
Berita  

Audiensi Panas FMPK dan Fraksi PKS Kuningan, Masyarakat Tagih Realisasi Pokir dan Keputusan Etik

 

Bingkaiwarta, KUNINGAN – Suasana audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) bersama Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan berlangsung memanas di Ruang Badan Anggaran, Selasa (17/11/2026). Sejumlah elemen masyarakat dan perwakilan CPCL hadir untuk menuntut kejelasan soal Pokok Pikiran masyarakat yang hilang atau berubah di APBD 2025, sekaligus menagih pelaksanaan sanksi etik terhadap anggota dewan berinisial S.

banner 728x250

Pertemuan ini merupakan kelanjutan polemik yang sudah berjalan sekitar lima bulan. Sayangnya, hingga kini masyarakat belum mendapatkan kepastian pemulihan hak CPCL. Bahkan keputusan sanksi etik dari lembaga etik PKS yang sudah keluar lebih dari dua bulan lalu pun belum terwujud.

Salah satu yang menjadi titik panas adalah perubahan pernyataan dari pihak Fraksi. Sekretaris FMPK, Ustadz Luqman Maulana, menyoroti inkonsistensi jawaban Fraksi. Pada pertemuan sebelumnya, S menyatakan perubahan Pokir adalah kesepakatan Fraksi, namun di audiensi kali ini Ketua Fraksi PKS Wawan Romliansyah justru mengatakan perubahan itu murni tindakan pribadi S, bukan keputusan kolektif.

Luqman pun mempertanyakan mengapa pimpinan Fraksi tidak segera meluruskan pernyataan tersebut sejak awal.

“Kalau bukan kesepakatan Fraksi, kenapa dulu ketika S menyampaikan bahwa ini kesepakatan Fraksi, Anda diam saja? Apakah takut kepada S?” ujarnya dengan nada tinggi.

Ia mengaku sangat kecewa karena Fraksi PKS dinilai tidak tegas menyelesaikan masalah internal yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Kami malu dengan sikap PKS seperti ini. Sebagai partai yang menganggap dirinya partai dakwah, kok tidak bisa berdakwah kepada internalnya sendiri. Memang berat mengingatkan kawan sendiri. Menghilangkan hak masyarakat atas Pokir yang sudah disahkan merupakan persoalan serius,” tegasnya.

Kekecewaan serupa disampaikan Ridho, perwakilan CPCL. Ia mencontohkan partai lain yang justru lebih bijak dengan mempertemukan anggota dewan lama dan baru untuk membahas keberlanjutan Pokir masyarakat.

“Partai lain justru lebih beradab. Mereka mengundang anggota dewan lama dan baru untuk duduk bersama. PKS malah seperti menjadi partai milik satu orang,” ungkapnya.

Kritik paling tajam disampaikan Ustadz Ade. Ia menilai Fraksi PKS menerapkan standar ganda: ketika Pokir dipindahkan, tidak ada soal prosedur, tetapi ketika diminta mengembalikan Pokir, Fraksi baru sibuk membahas teknis dan mekanisme.

“Ketika Pokir dipindahkan, tidak ada bicara soal mekanisme dan prosedur. Tetapi ketika keputusan DED meminta pengembalian Pokir, Fraksi justru bicara soal teknis dan mekanisme. Jangan menganggap kami masyarakat bodoh,” tegasnya.

Ketegangan memuncak ketika peserta audiensi menuntut kepastian waktu pelaksanaan keputusan lembaga etik, yakni pengembalian Pokir kepada CPCL terdampak dan permintaan maaf secara terbuka oleh S. Saat anggota Fraksi PKS Yaya mulai menjelaskan prosedur pengajuan Pokir, Kyai Edin Kholidin segera memotong.

“Ini pertanyaan sederhana: kapan Pokir yang menjadi hak masyarakat dan seharusnya direalisasikan pada 2025 akan dilaksanakan? Tidak usah memberikan alasan ke mana-mana,” tegas Edin.

Suasana semakin berat karena dua pihak yang paling ditunggu kehadirannya justru absen, yaitu S selaku pihak utama dalam polemik ini, serta Dwi Basyuni Natsir yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan. Padahal kehadiran keduanya sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan langsung sekaligus menunjukkan tanggung jawab politik dan organisasi.

Sebagai informasi, lembaga etik PKS Kabupaten Kuningan telah menjatuhkan sanksi kepada S sejak 3 September 2026, berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepengurusan selama 30 hari, pengalokasian Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak, serta permintaan maaf secara organisatoris. Namun lebih dari dua bulan berlalu, realisasi pokok keputusan itu belum juga terlihat.

FMPK menegaskan, Pokir yang dipermasalahkan bukan usulan baru, melainkan aspirasi masyarakat yang sudah masuk dan disahkan dalam APBD 2025. Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan alasan prosedur penganggaran. Ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditunaikan.

Dalam audiensi itu disepakati komunikasi terkait pelaksanaan Pokir CPCL akan dilakukan bersama FMPK. Fraksi PKS menyampaikan akan berusaha merealisasikan seluruh Pokir CPCL di anggaran 2027. Namun FMPK menolak penundaan total dan menuntut agar pada tahun anggaran 2026 sudah ada sebagian Pokir yang direalisasikan untuk CPCL terdampak.

FMPK menyatakan akan terus mengawal kesepakatan ini dan menagih komitmen Fraksi PKS secara terbuka. Setelah lima bulan audiensi dan lebih dari dua bulan sejak keputusan etik dikeluarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya pengembalian Pokir, melainkan integritas partai dalam menjaga amanah masyarakat. (Abel)


banner 336x280

Tinggalkan Balasan