Bingkaiwarta, KUNINGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menilai, alih-alih menunjukkan perbaikan, pengelolaan program tersebut justru semakin hari semakin menuai persoalan.
Menurut Nuzul, berbagai keluhan terus bermunculan dari orang tua siswa, guru, hingga pemberitaan dari rekan wartawan di lapangan. Kondisi itu menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah serius dalam pelaksanaan program yang seharusnya memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kalau kita melihat situasi secara umum, tata kelola MBG yang dilakukan SPPG ini bukannya membaik, tapi justru memperburuk keadaan. Keluhan dari orang tua, guru, sampai pemberitaan media menunjukkan itu,” tegasnya, Senin (2/3/2026).
Ia menilai, pendekatan yang selama ini dilakukan sebatas teguran atau peringatan tidak lagi relevan. Mengingat program MBG telah berjalan cukup lama, bahkan peringatan dari pemerintah pusat pun sudah disampaikan sejak waktu lalu, sehingga tidak boleh ada lagi toleransi bagi pelanggaran berulang.
“Tidak lagi kita bicara soal peringatan. Harus langsung action. Kalau ada SPPG yang tidak sesuai aturan, baik dalam tata kelola maupun soal menu dan kualitas layanan, tutup saja. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Nuzul menegaskan, temuan masalah tidak bisa lagi dijadikan dalih untuk menghindari sanksi meskipun diklaim sebagai hal baru. Baginya, sistem pengawasan seharusnya sudah berjalan optimal sejak awal program digulirkan.
“Jangan lagi berdalih ini temuan pertama lalu hanya diberi peringatan. Program ini sudah berlangsung lama. Artinya, semua pihak harusnya sudah paham standar dan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mendesak Satuan Tugas (Satgas) dan Satuan Pengawas Pangan Industri (SPPI) untuk tidak ragu mengambil langkah tegas demi menjaga kualitas dan kredibilitas program. Menurutnya, ketegasan justru penting agar MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awal dan tidak terus menjadi sumber polemik di tengah masyarakat.
Sikap tegas DPRD ini menjadi sorotan publik, sekaligus tekanan moral bagi pengelola SPPG agar segera berbenah. Jika tidak, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang tergerus, tetapi juga tujuan program yang dikhawatirkan melenceng dari sasaran. (Rie)
