banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250
banner 728x250

Ricuh! Warga Desa Cihirup Tuntut Kades Agar Transparan Soal Bansos dan PTSL

banner 120x600

Bingkaiwarta, CIAWIGEBANG – Dunia maya dihebohkan dengan kericuhan disebuah aula desa. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut, tampak warga yang berada dalam satu ruangan saling berteriak histeris. Tak hanya itu, salah satu warga ada yang melempar kursi.

Dari hasil penelusuran, video kericuhan tersebut terjadi di Kantor Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Kericuhan tersebut merupakan buntut dari kekecewaan warga terhadap kinerja Pemdes Cihirup.

banner 728x250
banner 336x280
banner 336x280

Oni Praharsa, salah seorang tokoh masyarakat Desa Cihirup, saat ditemui awak media membenarkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Balai Desa Cihirup pada Rabu (27/12/2023).

Dijelaskan Oni, sebelum terjadinya pertemuan di balai desa tersebut,  beberapa tokoh masyarakat Desa Cihirup termasuk dirinya sudah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Pemerintahan Desa Cihirup untuk menyampaikan aspirasi warga. Bahkan pada saat pertemuan, kepala desa pun turut hadir.

Pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga pun terjadi, akan tetapi tidak ada tanggapan apa pun dari pihak Pemdes Cihirup. Oni pun menganggap pihak Pemdes Cihirup mengabaikan apa yang telah disampaikan pihaknya.

“Karena merasa diabaikan aspirasi yang kami sampaikan, maka kami pun meminta pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan tiap blok dengan pemerintah desa,” ujar Oni saat ditemui di rumahnya, Dusun Wage Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang, Kamis (28/12/2023) siang.

Menurut Oni, warga kecewa dengan kinerja pemerintahan desa selama ini. Oni menyebut, warga menyampaikan kekecewaannya terhadap beberapa hal yaitu terkait bansos yang banyak dikeluhkan warga seperti, warga yang tadinya menerima sekarang tidak menerima, warga yang memiliki mobil dapat bantuan sedangkan warga yang tidak mampu tidak mendapat bantuan, pihak pemdes pun terkesan acuh tak acuh dengan adanya pengaduan bansos tersebut dan dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi.

“Selain itu, kami juga mempertanyakan terkait PTSL yang masih belum selesai hingga saat ini. Tidak adanya transparansi penggunaan dana PADes, bahkan ada dana PADes yang masuk ke rekening salah satu perangkat desa. Dan itu pun sudah diakuinya, bilangnya sih mau diganti. Selain itu, kami juga mempertanyakan kenapa selama dua tahun ini tidak pernah ada musyawarah desa tapi kok ada Musrenbangdes. Kan, harusnya ada musdus dulu,” terangnya.

Oni menegaskan, harusnya hal yang berkaitan dengan keuangan maupun pembangunan itu harus disampaikan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat.

Saat pertemuan di balai desa tersebut, lanjut Oni, warga yang datang ternyata melebihi dari dugaannya.

“Awalnya pertemuan berjalan lancar, namun tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak untuk memberhentikan salah satu perangkat desa. Nah, kepala desa memberikan jawabannya seolah-olah menantang dan suaranya cukup keras, hingga warga pun terpancing emosi dan banyak juga warga yang meluapkan kekesalannya selama ini. Seperti yang dilihat divideo, akhirnya pertemuan itu jadi ribut,” jelas Oni.

Terpisah, Sekretaris Desa Cihirup Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Dede Kurniawan, saat ditemui di kantor Balai Desa Cihirup, mengaku bahwa permasalahan yang terjadi sudah dianggap selesai dan tidak ada masalah.

Menurutnya, pada saat pertemuan pihak pemdes juga menghadirkan sarjana pendamping dari Dinas Sosial dan memberikan penjelasan kepada warga terkait bansos. Dede pun meyakini bahwa di desanya tidak ada penyalahgunaan penyaluran dana bansos.

“Alhamdulllah, permasalahan semalam sudah selesai dan nanti kami akan mengumpulkan KPM untuk memberikan penjelasan terkait bansos. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat lebih berkomunikasi lagi dengan masyarakat,” ungkap Dede.

Lantas terkait PTSL, sambung Dede, ada sekitar 178 sertifikat milik warga yang belum selesai tapi pihaknya akan segera menyelesaikannya dan berkordinasi dengan pihak BPN.

“Ada catatan yang disampaikan bahwa warga ingin di tahun 2024 pelayanan pemdes lebih baik lagi. Buat kami sih itu suatu cambuk, bagaimanapun kami bekerja perlu ada kritikan dari warga,” pungkasnya. (Abel)


banner 336x280
banner 336x280
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!