Bingkaiwarta, KUNINGAN – Muncul aspirasi dan pelaporan atas penundaan gaji untuk tenaga kerja harian lepas (THL) di Kuningan. Hal itu membuat Ketua Komisi I DPRD Kuningan murka hingga menyiapkan tindakan tertentu, dalam melerai permalasahan yang terjadi di pemerintah Kuningan.
“Jelas sangat marah besar saya. Sebab, belum lama ada laporan masuk dari kalangan Tenaga Harian Lepas (THL). Dari penerimaan laporan dan keluhan itu, kami akan melakukan berbagai upaya peleraian terhadap masalah berlangsung tersebut,” kata Deki Zaenal Muttaqin yang juga Ketua Komisi I DPRD Kuningan dari Fraksi Gerindra, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).
Deki menjelaskan, tunda bayar yang belum diberikan kepada pekerja pemerintah yang berstatus THL. Tentu sangat tidak baik bagi penyelengara negara di darah sebagai kepanjangan dari sebuah negara.
“Seharusnya negara atau pemerintah itu memberikan kebaikan cepat kepada para pekerja. Terlebih nasib THL yang mengeluhkan kepada kami, dari belum dibayarnya gaji sebagai penghasilan bulanan pada umumnya,” katanya.
Kemudian, kata Deki, buruknya manajemen pemerintah daerah yang melakukan penundaan pembayaran gaji kepada pekerja THL. Hal ini menjadi dasar Legislatif untuk melakukan tindakan untuk memutuskan mata rantai keburukan pemerintah.
“Perlu di ingat oleh semua. Idealnya seorang yang bekerja itu jelas harus mendapat bayaran sebelum keringatnya mengering. Artinya, apapun bentuk penundaan menunaikan kewajiban pemerintah itu tidak baik,” katanya.
Menyinggung rencana kerja Komisi I DPRD Kuningan, kata Deki mengklaim, lembaga legislatif akan segera melakukan pemanggilan terhadap para pejabat eksekutif, dengan tujuan mempertanyakan permalasahan yang terjadi demikian.
“Ya, adanya permalasahan ini, kami akan segera mengundang teman – teman pejabat eksekutif. Tujuannya, untuk menanyakan dan meminta keras melakukan pembayaran gaji yang belum tersalurkan kepada pekerja THL,” Pungkas Deki. (Abel)
