Bingkaiwarta, JAKARTA – Penjabat Bupati Kuningan, Dr. Drs. H. Raden Iip Hidajat, memaparkan capaian kinerja pasca 3 bulan menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kuningan, dihadapan tim panelis penilai Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Ruang Pertemuan Utama, Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Jumat (08/03/2024).
Evaluasi kinerja ini berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Penjabat (Pj) Kepala Daerah.
Adapun evaluasi Pj. Kepala Daerah ini dilakukan setiap tiga bulan sekali atau per triwulan. Iip Hidajat telah memasuki masa tiga bulan pertama kepemimpinannya di Kabupaten Kuningan sejak dilantik 04 Desember 2023 lalu.
Iip Hidajat memaparkan 10 indikator dari 106 indikator capaian kinerja yang menjadi penilaian, yakni terkait inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
Dalam paparannya, Iip Hidajat menyebutkan bahwa tingkat inflasi di Kuningan pada Desember 2023 menyentuh angka 3.22%, dengan kerja keras multipihak dan menggulirkan berbagai program, tingkat inflasi menjadi menurun menjadi 1.97% pada akhir Januari 2024 dan di bawah Jawa Barat (3.02%) dan Nasional (2.57%).
“Upaya dalam menekan inflasi salah satu program unggulan kami yang akan diluncurkan adalah Program Masagi (Mitra Sinergi Jaga Inflasi) dengan menyerap hasil pertanian dari petani langsung dan dapat di jual kepada masyarakat dengan harga relatif murah. Masagi akan di bagi menjadi 3 jenis, Masagi Mart, Masagi online dan Masagi Mobile,” papar Iip.
Dibidang kesehatan dan penanganan stunting, Iip menyebutkan, bahwa anggaran yang digelontorkan untuk menurunkan angka stunting meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Dengan adanya penambahan anggaran ini, kita harapkan dapat menurunkan angka stunting. Adapun program yang digulirkan adalah 8 program intervensi spesifik bidang kesehatan mulai dari Aksi Bergizi, Pemberian PMT, Pemantauan Tumbuh Kembang Balita lewat Posyandu, Pemeriksanaan Krining Hipotiroid Kon-genital, Pemeriksaan Akses air minum layak, screening anemia pada remaja putri, Edukasi terhadap calon pengantin dan pasangan usia subur, serta peningkatan capaian Desa Open Defecation Free (ODF), dengan melibatkan 14 Perangkat Daerah, 32 Kecamatan dan 376 Desa Kelurahan se-Kabupaten Kuningan,” terangnya.
Selanjutnya, terkait kemiskinan ekstrem, berdasarkan data terbaru dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan bahwa Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022 sebesar 2,90% mampu diturunkan menjadi 1,40% pada akhir Tahun 2023.
“Langkah yang telah kami lakukan adalah Penggalian sumber anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem melalui sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Corporate Social Responsibility (CSR). Kami berharap ke depan kami dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem serendah mungkin,” ungkap Iip.
Iip pun menyebutkan, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, telah di gulirkan Calendar Of Event selama tahun 2024 yang berisi puluhan kegiatan bertaraf nasional dan Internasional yang bertujuan mendatangkan kunjungan wisman dan wislok ke Kabupaten Kuningan.
Setelah pemaparan, seluruh panelis memberikan arahan dan masukan terhadap perbaikan laporan indikator kinerja Pemerintah Daerah. Beberapa panelis mengapresiasi langkah Pj Bupati dalam mengendalikan inflasi sehingga dapat dibawah Jawa Barat dan Nasional.
“Kami sangat mengapresiasi karena inflasi dibawah Provinsi dan Nasional, selanjutnya kami minta Pj Bupati dan jajaran agar selalu mengecek stok ketersediaan beras baik dari swasta maupun bulog, hitung berapa kebutuhan per hari masyarakat dan upayakan menjelang Puasa harga tidak melambung tinggi,” kata Inspektur pembantu III Kemendagri.
Arahan berbagai panelis diharapkan dapat menjadi catatan perbaikan dan ditindaklanjuti pada evaluasi 3 bulan mendatang.
“Apa yang menjadi catatan kami agar dapat di tulis betul, lantas di evaluasi 3 bulan selanjutnya dan dapat dilaksanakan serta dipaparkan,” tutup salah satu panelis.
Ikut mendampingi dalam penilaian ini, Plh Sekretaris Daerah, Asda 1 dan Asda 2 Sektetaris Daerah, staff ahli Bupati, Kepala BPKAD, Kadinkes, Kepala DPMPTSP, Kepala Bappeda, Kadinsos, Kabag Tapem dan Kabag Organisasi.
Selain Pj Bupati Kuningan, di hari yang sama, Kementerian dalam Negeri juga melakukan evaluasi penilai 3 Penjabat Kepala Daerah lain, yaitu Kota Banjar, Kabupaten Nduga Papua dan Kabupaten Buton. (Abel/hms)
