Bingkaiwarta, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mempercepat perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengusulkan akselerasi digitalisasi 300 RDTR pada tahun 2026 dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
“Jika target 300 RDTR ini terpenuhi, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat teratasi dengan cepat. RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) memungkinkan Service Level Agreement (SLA) menjadi hanya dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/09/2025).
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses KKPR. Saat ini, sudah ada 646 RDTR, dengan 428 di antaranya telah terintegrasi dengan OSS. “Kami menargetkan seluruh RDTR yang belum terintegrasi dengan OSS akan selesai bulan ini,” tegasnya.
Mengenai progres RDTR, Menteri Nusron menjelaskan bahwa terdapat 47 RDTR dari lintas sektor, 34 RDTR dalam tahap Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam proses penetapan daerah. “Ada tambahan 83 RDTR yang saat ini masih berprogres. Selain itu, kami juga mendapatkan loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” jelasnya.
Dalam penyusunan RDTR terintegrasi, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). “BIG menargetkan penyelesaian peta dasar skala 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa pada tahun 2025. Sebelumnya, pada tahun 2024, BIG telah menyelesaikan peta skala 1:5.000 Pulau Sulawesi. Selanjutnya, pada tahun 2026, mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, diikuti Pulau Maluku, NTB, dan NTT pada tahun 2027. Sisa wilayah akan disisir pada tahun 2029. Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR berdasarkan kajian dari BIG,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah-wilayah pusat ekonomi, seperti Sulawesi, Utara Jawa, dan Sumatra bagian timur, termasuk Kepulauan Riau, yang menjadi perhatian utama para investor.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, beserta jajaran. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan dari kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (Abel/hms)
