Bingkaiwarta, KUNINGAN — Lima bulan setelah aksi masyarakat mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan pada 9 Juni 2026 untuk mempertanyakan hilangnya sejumlah Pokok Pikiran (Pokir), persoalan tersebut ternyata belum sepenuhnya tuntas. Meskipun lembaga etik partai telah mengeluarkan putusan, masyarakat masih menunggu kejelasan tindak lanjut yang nyata.
Berdasarkan Putusan MPDP/DED PKS Kabupaten Kuningan Nomor 01/Plg.SOK/MPDP‑D.PKS/VIII/2026, Saipuddin dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Partai kategori sedang. Sanksi yang dijatuhkan berupa pemberhentian sementara dari jabatan pengurus selama 30 hari, kewajiban mengalokasikan Pokir secara proporsional kepada CPCL yang terdampak, serta permintaan maaf melalui saluran organisasi. Sanksi resmi mulai berlaku sejak 3 September 2026.
Namun menurut Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK), hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka yang memadai mengenai pelaksanaan seluruh kewajiban dalam putusan tersebut. Karena itulah FMPK berencana kembali mendatangi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan dalam aksi bertajuk “Geruduk Fraksi PKS Jilid 2”, yang dijadwalkan digelar Selasa (17/11/2026).
Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan perjuangan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan keadilan atas persoalan Pokir yang sejak awal mereka kawal. Ia menjelaskan bahwa CPCL mendapat informasi bahwa tindak lanjut putusan MPDP menjadi ranah Fraksi PKS, sehingga CPCL disarankan menanyakan langsung kepada pihak fraksi.
“Karena itu, kami akan kembali mendatangi Fraksi PKS untuk meminta penjelasan. Kami ingin mengetahui sejauh mana keputusan MPDP tersebut telah dilaksanakan, terutama kewajiban yang berkaitan langsung dengan CPCL terdampak,” ungkap Luqman, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada satu orang. Yang lebih penting adalah memastikan substansi persoalan yang berdampak kepada masyarakat benar‑benar mendapatkan penyelesaian.
“Kalau sudah ada putusan lembaga etik yang menyatakan adanya pelanggaran dan memuat kewajiban untuk mengalokasikan Pokir secara proporsional, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Jangan sampai keputusan hanya berhenti sebagai dokumen, sementara masyarakat tetap menunggu kepastian,” tegasnya.
Luqman menyoroti adanya ironi dalam persoalan ini. PKS adalah partai yang mengusung identitas Keadilan dan Kesejahteraan, sehingga nilai‑nilai tersebut seharusnya tidak hanya menjadi slogan politik, tetapi juga tercermin dalam perilaku kader dan tata kelola organisasi.
“Terus terang, kami merasakan bahwa mencari keadilan di partai yang mengusung Keadilan dan Kesejahteraan ini justru terasa begitu sulit. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin penjelasan, keterbukaan, dan kepastian atas tindak lanjut keputusan yang dibuat oleh lembaga etik partai sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah FMPK bukan untuk memusuhi atau menyerang partai, melainkan menjalankan fungsi kontrol masyarakat. Persoalan ini seharusnya menjadi momentum bagi PKS untuk menunjukkan kesungguhan dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan persoalan internalnya.
“Organisasi yang sehat bukan organisasi yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan organisasi yang berani mengakui, mengoreksi, dan menyelesaikannya. Jangan sampai menjaga nama baik organisasi justru mengorbankan kebenaran dan keadilan,” tambahnya.
Dalam aksi mendatang, FMPK berharap Fraksi PKS memberikan penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan sanksi etik, tindak lanjut kewajiban alokasi Pokir secara proporsional kepada CPCL terdampak, serta tanggung jawab fraksi dalam memastikan putusan MPDP benar‑benar dijalankan.
Bagi FMPK, persoalan ini bukan sekadar urusan Pokir atau kepentingan individu. Lebih dalam, ini berkaitan dengan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat, tanggung jawab wakil rakyat, serta konsistensi partai politik dalam menjalankan nilai‑nilai yang selama ini diperjuangkannya.
Luqman menutup pernyataannya dengan harapan agar aksi ini menjadi momentum koreksi bersama.
“Kami datang bukan untuk memusuhi partai. Kami datang untuk mengingatkan bahwa keadilan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Kalau mencari keadilan di partai yang mengusung Keadilan dan Kesejahteraan saja begitu sulit, lalu ke mana masyarakat harus berharap?” pungkas Luqman. (Abel)
