Bingkaiwarta, KUNINGAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, baru-baru ini menemukan adanya bahan baku makanan yang positif mengandung formalin dalam proses uji laboratorium penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi salah satu Dapur MBG. Temuan ini sontak membuat penerbitan sertifikat bagi dapur terkait ditangguhkan hingga hasil uji dinyatakan aman.
Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr. Edi Martono, menegaskan bahwa temuan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pengelola Dapur MBG di Kuningan untuk lebih selektif dalam memilih bahan baku. “Kami tidak akan berkompromi terhadap aspek keamanan pangan dalam program MBG, terutama karena makanan yang disediakan menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita,” ujarnya kepada awak media, Rabu (12/11/2025).
Edi Martono menjelaskan bahwa dari total 98 Dapur MBG yang sudah beroperasi di Kabupaten Kuningan, baru 89 dapur yang telah memperoleh sertifikat SLHS. Sisanya masih dalam proses verifikasi laboratorium, dengan total pendaftar SLHS mencapai 104 Dapur MBG.
“Selama proses pengujian bahan baku, memang sempat ditemukan adanya kandungan formalin, khususnya pada bahan baku daging ayam. Kami khawatir bahan tersebut berasal dari pedagang, karena ketika belanja tidak mudah membedakan mana yang menggunakan formalin atau tidak,” ungkapnya.
Dinkes Kuningan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk melakukan uji laboratorium terhadap setiap sampel bahan baku. Jika hasilnya belum lolos, sertifikat tidak bisa diterbitkan. “Jangan sampai ada bahan makanan yang tidak layak konsumsi justru disajikan untuk masyarakat,” tegasnya.
Temuan formalin ini menjadi alarm serius bahwa pengawasan mutu bahan baku di lapangan masih harus diperketat. Dinkes juga akan memperkuat pelatihan bagi para penjamah makanan atau pegawai Dapur MBG, agar seluruh proses pengolahan benar-benar sesuai standar kesehatan.
“Jika dalam pemeriksaan berikutnya ditemukan pelanggaran yang diabaikan, kami tidak segan memberikan teguran keras, bahkan penutupan sementara. Bupati kini memiliki kewenangan untuk itu. Sebab yang berisiko ini menyangkut kesehatan masyarakat, dan tidak boleh dibiarkan,” kata Edi tegas.
Meski demikian, Dinkes Kuningan menilai program Dapur MBG tetap memiliki manfaat besar dalam mendukung penurunan angka stunting di Kuningan. Melalui penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita, program ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempercepat penurunan stunting.
“Program MBG ini sangat baik, apalagi dananya memang diarahkan untuk memperkuat gizi masyarakat. Tinggal bagaimana pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas teknis, dan seluruh stakeholder terus diperkuat agar program ini benar-benar berjalan sukses,” tutup Edi Martono. (Abel)
