Bingkaiwarta, SORONG – Kualitas pelayanan pertanahan yang transparan, adil, dan terpercaya sangat bergantung pada kuatnya integritas setiap aparatur. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Wahyu Widada, meminta seluruh jajaran untuk selalu menjalankan tugas pelayanan dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Pengarahan itu disampaikan di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kantah se‑Provinsi Papua Barat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Zona Integritas tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen atau predikat semata. Hasilnya harus nyata, terutama lewat kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan masyarakat.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegas Irjen ATR/BPN.
Selain menjaga layanan tetap sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga wajib serius menangani setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat. Setiap keluhan harus dipantau hingga tuntas dan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesan Irjen ATR/BPN.
Sesi pembinaan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir memberikan pengarahan, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Abel/hms)













