Oleh Citra Salsabila
(Pegiat Literasi)
Kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab penguasa. Baik kondisi negara sedang terguncang ataupun stabil. Sebab, yang diperlukan rakyat yaitu terpenuhinya kebutuhan mendasar, seperti sandang, pangan, dan papan dengan mudah dan murah.
Itulah yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) mengambil sampling secara random (acak) sepanjang tanggal 1-7 Maret 2023 untuk melihat kepuasan rakyat akan kinerja pemerintahan saat ini. Hasilnya 41% tidak puas, 43% puas, 9% sangat puas, 5% sangat tidak puas, dan 2% tidak tahu. Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menuturkan bahwa rakyat masih puas atas pemerintahan saat ini, terlihat dari hasil 42,5% karena bantuan sosial; 21,4% pembangunan infrastruktur; 4,2% merakyat dan sederhana; dan 1,7% berhasil mengurangi kemiskinan.
Namun, dari sisi perekonomian cenderung buruk, sebab hasil survei memperlihatkan 42% kecewa. Dilakukan sampling pada periode 19-24 Oktober 2022. Sampling tersebut memiliki margin of error 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. (Ipo.or.id, 14/3/2023).
Maka, jika dikalkulasikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan sekarang masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 52%, sementara tingkat ketidakpuasan sebesar 46%. Namun, benarkah rakyat sudah sejahtera dan tidak mengeluh dengan kebijakan yang telah ditetapkan? Belum tentu. Sebab, buktinya masih ada rakyat yang bersuara untuk meminta haknya terpenuhi, terutama soal kebutuhan mendasar yang sulit dipenuhi.
Amanah dalam Bertugas
Kedudukan pemimpin merupakan amanah yang berat bagi seseorang. Tak mudah untuk berlaku adil dan sederhana dalam kepemimpinannya. Banyak ujian didalamnya yang perlu dilalui. Tetapi, semua tugas seorang pemimpin tetap harus berjalan baik dan maksimal demi menyejahterakan rakyatnya.
Adanya hasil survei IPO memang masih membuktikan bahwa rakyat masih puas akan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini. Walaupun sisanya tidak puas, atau tidak tahu. Menurut pengamat politik Silvanus Alvin menilai beberapa penyebab kepuasan publik meningkat, salah satunya keberhasilannya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Terutama memastikan rakyatnya hidup dalam kondisi aman saat negara-negara besar dihantui ancaman resesi ekonomi. Faktor lainnya, keberhasilannya dalam penanganan pandemi Covid-19 hingga sukses menyelenggarakan G20 di Bali.
Benarkah demikian? Faktanya dari tahun kemarin kelangkaan akan kebutuhan dasar sangat terasa, mulai sulitnya minyak goreng, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, seperti telur, cabai, dan yang saat ini paling terasa, yaitu harga beras yang terus melambung. Adapula yang berkenaan bantuan sosial yang tidak merata pembagiannya, sehingga yang betul-betul membutuhkan tidak terbagi, sedangkan yang mampu malahan terbagi.
Fakta lain, kondisi penguasa negeri begitu memprihatinkan. Kasus korupsi masih terus mengerogoti mereka, tak ada habisnya, selalu saja tiap tahun ada yang bermasalah. Dari sisi, lapangan pekerjaan, tidak ada keseriusan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, karena tidak difasilitasi, sehingga berujung pada ketidakamanan negeri ini. Belum lagi, permasalahan anak-anak yang masih banyak kekurangan gizi, akibatnya masih ada kasus stunting di beberapa wilayah.
Mengapa seperti berbanding terbalik dari hasil survei? Ini disebabkan, survei hanya dilakukan kepada beberapa orang saja, dan dilakukannya pun secara random. Sedangkan rakyat Indonesia itu jumlahnya hampir 200 juta jiwa, maka survei belum bisa mewakili kondisi secara keseluruhan.
Memang jika diperhartikan, kondisi rakyat Indonesia semakin memprihatinkan, karena tidak dilayani secara serius oleh penguasa. Tetapi yang terjadi, penguasa hanya memikirkan kerjasama dengan asing, atau pengusaha untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Alih-alih kedaulatan ditangan rakyat, tetapi semuanya hanyalah ilusi belaka. Rakyat hanya diperlukan saat akan menjelang pemilu, karena dibutuhkan suaranya, tetapi setelahnya rakyatlah yang menjadi korban atas kerasukan penguasanya.
Teryata, semuanya tak lain dikarenakan aturannya berada dibawah payung sistem politik demokrasi. Sistem yang dianggap sebagai sistem politik terbaik karena bisa mengakomodasi hak rakyat banyak. Padahal, melalui demokrasilah asas sekularisme liberalisme beserta aturan hidup rusak, namun tetap dipertahankan. Slogan “suara rakyat suara tuhan” sejatinya menyingkirkan peran Tuhan atau agama dalam mengatur kehidupan. Sementara itu, manusia bebas melakukan apa yang diinginkan.
Akhirnya, rakyat tetap belum makmur dan sejahtera. Masih banyak amanah penguasa yang belum terlaksana, sehingga belum bisa dikatakan berhasil dalam memuaskan hajat orang banyak.
Pandangan Islam
Islam memandang bahwa penguasa adalah pelaksana hukum-hukum Allah Swt., bukanlah pembuat hukum. Artinya, dalam pelaksanaannya seorang penguasa akan melakukan praktik politik didalamnya. Namun, pandangan politik dalam Islam amatlah mulia, yaitu pengaturan urusan umat yang didasari atas asas keimanan dan ketundukan kepada Allah Swt.
Kepuasan rakyat atas penguasa akan nampak dari kemudahan yang diraih untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Sebab, penguasa dalam Islam memiliki kepribadian Islam, yang akan mengedepankan kepentingan rakyatnya. Ditambah, penguasa tidak akan melakukan perjanjian dengan pihak asing yang statusnya kafir harbi, karena akan merapuhkan kedaulatan dalam negeri. Dan status kafir harbi, seharusnya diperangi.
Adapun ketika penguasa melakukan hal yang salah (melanggar hukum syariat), maka rakyat wajib menasihatinya, bisa secara langsung, atau melalui majelis umat. Kondisi ini, seorang penguasa harus berlapang dada akan kritikan, dan tidak diperkenankan marah-marah atau sakit hati.
Inilah cerminan penguasa dalam Islam. Tidak perlu mengadakan survei, karena dipastikan bahwa amanah menjadi penguasa harus dijaga, sebab akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahu’alam bishshawab.
