Bingkaiwarta, KUNINGAN – Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Kuningan yang mencapai milyaran rupiah per tahunnya, diduga menjadi ajang bancakan oleh oknum Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan cara pemotongan/disunat yang secara otomatis pihak penerima, yaitu Puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Kuningan tidak seutuhnya full menerima sesuai juklak dan juknis.
Atas hal tersebut, Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan (Korakap) mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Rabu (27/12/2023).
Koordinator Korakap, Dadang Abdullah menjelaskan, selaku individu masyarakat Kuningan Ia mempunyai tanggung jawab moral. Menurutnya, Kabupaten Kuningan sekarang lagi betul betul dalam masa proses penyembuhan diri dari berbagai persoalan. Baik itu kesehatan, pendidikan, gagal bayar, TPP, kemiskinan, stanting, dll.
“Di dinas kesehatan ini banyak persoalan yang belum selesai dan harusnya di selesaikan. Saya menuntut Kepala Dinas untuk di istirahat kan, kalau bisa mengundurkan diri. Karena penyakit di Dinas Kesehatan ini sudah akut, sudah sangat tidak bisa tertolong,” jelasnya kepada bingkaiwarta.co.id usai melakukan aksi.
Disampaikan Dadang, Pj Bupati yang sekarang ini punya niatan baik untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang ditinggalkan oleh Bupati terdahulu. Salah satu indikasi persoalan yang paling serius dan paling akut yaitu di Dinas Kesehatan.
“Makanya, kenapa saya nuntut Kepala Dinas Kesehatan untuk istirahat dengan legowo, supaya bisa konsentrasi untuk melakukan pembenahan penyakit penyakit yang mau disembuhkan itu fokus,” ujarnya.
Diakui Dadang, Ia berani menyampaikan hal tersebut karena memiliki data yang akurat. “Saya jamin data data tentang persoalan persoalan yang ada di Dinas Kesehatan ini, baik itu masalah BOK, Covid-19, RS Citra Ibu, anggaran medical check up haji, dan masih banyak lagi. Saya berjanji karena bu kadis tadi nantangin saya ditempat yang harus betul betul dibuka, saya siap. Kita buktikan semua, kita buktikan di Pengadilan, para penegak hukum, saya siap. Hayu kita adu dengan data saya. Apakah nanti saya hanya omdo, atau Bu Kadis punya data tapi tidak mengakui. Itu kan bisa saja,” terang Dadang.
Dadang membeberkan, bahwa ada beberapa eselon 2 yang jadi antek anteknya Bupati terdahulu. Ia menganggap Bupati terdahulu ini gagal. Karena, Kepala dinas eselon II eselon III ini sudah terdoktrin, sudah terkontaminasi dengan kebijakan kebijakan yang tidak betul, yaitu kebijakan kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat.
“Saya akan sisir semua, salah satunya Dinas Kesehatan. Saya sampaikan, ini antek anteknya Pak Acep Purnama yang tidak benar. Yang korup, yang zolim, yang segala macam, yang menjadikan persoalan Kuningan ini tambah pelik, tambah sakit,” katanya.
“Jika Kadinkes ini tidak istirahat dari jabatannya apalagi mengundurkan diri, saya akan kejar, saya akan tuntut, menghadap ke PJ, ke Sekda, pokoknya apapun jalannya dia harus istirahat, syukur kalau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hj Susi Lusiyanti membantah jika pihaknya telah melakukan hal hal yang dianggap melanggar aturan. Menurutnya, terkait dana BOK yang di Puskesmas itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan dana nya juga sudah langsung masuk ke box salur.
“Box salur BOK itu datangnya ke BNI. Dari BNI itu sudah ada rekening Puskesmas masing masing orangnya. Jadi langsung ke orang orangnya. Tidak lewat Kepala Puskesmas, tidak bendahara. Misalnya, Puskesmas mau mengadakan penyuluhan, nanti orang BNI minta nomor rekening orang yang mau memberikan materi penyuluhan. Lalu dana langsung di transfer dari BNI. Kepala Puskesmas hanya verifikasi,” jelas Susi.
Susi juga menegaskan, jika pihaknya siap untuk sanding data. Menurutnya, semua orang mempunyai hak untuk bicara. Dan semua orang punya hak jawab dan membela.
“Soal indikator ketidakpuasan, antek antek Acep Purnama memang yang mana? Silahkan saja semua orang punya hak bicara. Dan semua orang punya hak jawab dan membela. Soal dia mengajak adu data, saya siap silahkan saja. Data yang mana. 70% masyarakat Kuningan tidak merasa terlayani kesehatannya, 70% itu data yang mana? Data Covid? Data Covid yang mana yang tidak terlayani masyarakat? Kan harus jelas semuanya. Kita siap siap saja,” pungkasnya. (Abel)
