Penulis : Memi Mirnawati (Mahasiswi)
Program cek kesehatan gratis resmi dilaksanakan pada Februari 2025 ini. Cek kesehatan gratis dapat dilakukan masyarakat ketika berulang tahun. Pedoman pelaksanaan skrining kesehatan gratis yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKS/33/2025. Kelompok masyarakat yang dapat mengikuti cek kesehatan gratis saat ulang tahun adalah bayi baru lahir (usia dua hari), balita dan anak prasekolah (1-6 tahun), dewasa (18-59 tahun), dan lansia (mulai 60 tahun) (kompas.com, 02/02/2025).
Juru Bicara Kementrian Kesehatan drg Widyawati mengatakan, bahwa anggaran untuk program cek kesehatan gratis sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Beliau mengatakan pula, sebanyak 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat dan 20.000 klinik swasta disiapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk program cek kesehatan gratis ini (beritasatu, 28/01/2025).
Namun, fakta lain mengatakan, bahwa jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih kurang, dan terjadi ketimpangan di setiap daerahnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 1,49 juta orang. Dari jumlah sebanyak itu, Indonesia hanya memiliki 183.694 dokter. Bila mengikuti anjuran perhitungan WHO (World Health Organization) dimana suatu negara setidaknya harus memiliki jumlah dokter dengan perbandingan 1:1.000, jumlah tersebut kurang untuk negara dengan populasi 280 juta jiwa (inilah.com, 24/07/2024).
Kebijakan program cek kesehatan gratis sepintas manjadi angin segar bagi masyarakat yang masih kesulitan mengakses kesehatan. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia sebelumnya. Kita ketahui sendiri bahwa pelayanan kesehatan di negeri ini masih sangat kurang. Mulai dari kurangnya fasilitas kesehatan, terlebih di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), kurangnya SDM dan sarana prasarana, ditambah dengan infrastruktur yang tidak memadai menuju fasilitas kesehatan. Inilah yang membuat program cek kesehatan gratis lebih terasa seperti kebijakan populis. Kebijakan yang pro-rakyat namun menyimpan banyak PR besar yang harus dibenahi.
Karena faktanya, masalah kesehatan bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh rakyat negeri ini. Indonesia masih tinggi dengan kasus korupsi di tubuh aparat penguasa juga kongkalikong antara pengusaha dan penguasa. Hal ini akan memunculkan persoalan lainnya yang akan menghambat keberlangsungan program cek kesehatan gratis. Dan perlu disadari, bahwa sistem kapitalisme masih menjadi sistem yang dipegang teguh pada saat ini. Padahal sistem tersebut lah yang membuat peran negara hanya sebagai fasilitator dan regulator di hadapan rakyat.
Oleh karena itu, keberlangsungan program cek kesehatan gratis masih dipertanyakan, karena pemberiannya hanya untuk rakyat yang berulang tahun, terlebih dengan anggaran dana yang digunakan bersumber pada APBN. Anggaran yang digunakan juga cukup besar untuk program ini. Sedangkan, pendanaan APBN bersumber dari pajak dan utang pemerintah. Di negeri ini pajak menjadi penyumbang terbesar pada APBN, sementara utang pemerintah digunakan untuk menutup defisit APBN. Hal ini akan menimbulkan banyak risiko dan memicu kegagalan untuk program cek kekesehatan. Meskipun akan tetap berjalan, tentu ini akan menambah beban bagi masyarakat.
Lalu, bagaimana Islam memandang masalah cek kesehatan gratis ini? Pada dasarnya, kesehatan merupakan salah satu layanan masyarakat yang menjadi hak warga negara. Islam menjadikan peran negara sebagai raa’in dan junnah. Dalam hal ini, negara menyediakan kesehatan secara gratis, mudah diakses dan berkualitas secara menyeluruh kepada masyarakat, baik itu untuk yang ulang tahun atau tidak, tua atau muda, kaya atau miskin, muslim ataupun non-muslim.
Dari segi pembiayaan pun Islam sudah mengaturnya. Pembiayaan pelayanan masyarakat, seperti kesehatan bersumber dari baitulmal bagian kepemilikan umum. Pendapatan aset negara menjadi salah satu sumber pemasukan baitulmal. Aset seperti hutan, lautan, dan tambang tidak dikuasai oleh swasta/asing seperti saat ini. Kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Inilah aset negara Indonesia yang dapat menjadi sumber pemasukan yang besar untuk kemaslahatan ummat. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, negara juga akan sangat memperhatikan upaya promotif dan preventif sehingga dapat mengoptimalkan dalam menekan angka kesakitan. Wallahualam bishawab.
