Bingkaiwarta, KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berkomitmen memberikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan. Upaya itu diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor sekaligus inovasi pelayanan yang responsif dan inklusif, yang diberi nama KUSAPPA DILANN (Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan).
Penguatan layanan ini dibahas dalam kegiatan Case Conference atau Rapat Bedah Kasus yang digelar UPTD PPA Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kuningan pada Rabu (11/11/2026) di Aula DPPKBP3A. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i, S.Kep., Ners., S.Sos., SKM., M.M.Kes., Kepala UPTD PPA dr. Hj. Adhiani Koesman, M.K.M., Kanit Unit PPA Polres Kuningan IPDA Eko Prasetyo Kurniawan, S.H., serta Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra, M.Pd.
Kepala DPPKBP3A H. Apip Ropi’i menjelaskan, penguatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui peningkatan kualitas penanganan kasus sekaligus pengembangan inovasi layanan digital KUSAPPA DILANN.
“Melalui KUSAPPA DILANN, pemerintah daerah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, tepat, dan memperhatikan kebutuhan khusus setiap korban, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengimbau masyarakat, terutama keluarga korban, agar tidak malu atau menutupi kejadian kekerasan. Setiap kasus harus dilaporkan secara terbuka dan ditangani sesuai hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan korban berikutnya. Ia juga mengajak masyarakat lebih aktif mengawasi anak‑anak, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai kasus kekerasan dibiarkan karena dapat menimbulkan korban lainnya,” pesannya.
KUSAPPA DILANN mengedepankan tiga prinsip utama: aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas. Aksesibilitas diwujudkan melalui saluran pengaduan yang mudah dijangkau, termasuk bagi korban penyandang disabilitas. Inklusivitas memastikan setiap korban mendapat layanan sesuai kondisinya, sedangkan responsivitas mendorong penanganan yang cepat dan tepat sasaran.
Kepala UPTD PPA Kabupaten Kuningan dr. Hj. Adhiani Koesman menjelaskan, masyarakat dapat mengakses layanan melalui dua jalur. Pertama, pengaduan tatap muka langsung di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kuningan. Kedua, pengaduan digital melalui web dan WhatsApp UPTD PPA di nomor 0821‑1689‑0831.
Setiap laporan yang masuk akan diproses dalam lima tahapan: penyampaian pengaduan, identifikasi dan asesmen awal, penentuan kebutuhan layanan, tindak lanjut dan rujukan, serta pendampingan dan pemantauan. Mekanisme ini bertujuan memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhannya.
Selain penanganan kasus secara langsung, perhatian juga diarahkan pada pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra, M.Pd, menekankan pentingnya literasi digital serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan etika di ruang siber.
Ia menyebutkan sejumlah bentuk KBGO yang perlu diwaspadai, mulai dari pelecehan seksual daring, penyebaran foto atau video tanpa persetujuan, cyberstalking, doxing, sextortion, hingga manipulasi gambar dan video menggunakan deepfake.
Nana mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan akun media sosial dan tidak sembarangan membagikan data pribadi seperti kata sandi, NIK, nama ibu kandung, alamat rumah, lokasi, rekam medis, maupun informasi rahasia lainnya. Etika bermedia digital juga harus diperkuat dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan konten yang berpotensi merugikan, melecehkan, atau mempermalukan pihak lain.
Ia juga mengingatkan, apabila korban mengalami kekerasan digital, ia berhak mendapatkan ruang aman untuk melapor tanpa stigma maupun victim blaming. Identitas dan data pribadi korban wajib dijaga kerahasiaannya, sementara bukti digital seperti tangkapan layar, tautan, dan rekaman percakapan perlu diamankan untuk mendukung proses hukum. Pendampingan terhadap korban KBGO mencakup dukungan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan dari ancaman lanjutan.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, inovasi KUSAPPA DILANN, serta edukasi pencegahan KBGO, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap tercipta lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi perempuan dan anak. Perlindungan ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan kepedulian keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen terkait. (Abel)
