Bingkaiwarta, CIGUGUR — Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) melakukan penyegelan sementara pada sebagian bangunan wahana playground anak, Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil setelah tim menemukan indikasi penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan site plan yang sudah disetujui.
Penindakan ini melibatkan tim gabungan Satpol PP, Dinas PUTR melalui Bidang Cipta Karya, DPMPTSP, serta Kecamatan Cigugur.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penambahan luasan bangunan di luar batas perizinan yang sudah disetujui. Pihak pengelola diberikan tenggat waktu 3 x 24 jam, terhitung Rabu hingga Jumat, untuk berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan mengurus PBG bagi bangunan yang belum tercakup dalam izin sebelumnya.
“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” jelas Burhanuddin.
Ia menegaskan, apabila hingga batas waktu tersebut belum ada tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan penyegelan terhadap seluruh bangunan yang ada di lokasi tersebut.
Berdasarkan keterangan awal dari perwakilan pengelola, luas lahan yang tercantum dalam pengajuan izin awal adalah 2,4 hektare, sedangkan luasan yang dikelola diperkirakan mencapai sekitar 4 hektare. Terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang masih perlu diverifikasi status perizinannya. Burhanuddin menyampaikan angka tersebut masih berupa informasi awal dan perlu dicek lebih lanjut. Pemantauan sementara menemukan dua titik bangunan yang menjadi fokus tim dan telah disegel.
Pemkab Kuningan menegaskan, dukungan terhadap investasi harus tetap sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan.
“Dinas PUTR mengimbau para investor yang akan mengembangkan usaha di Kabupaten Kuningan agar memastikan seluruh persyaratan perizinan dipenuhi, mulai dari PBG, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional lainnya,” ungkapnya.
Dengan begitu, iklim investasi di Kuningan tetap tumbuh positif sekaligus memberikan kepastian hukum dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan ini merupakan penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG. Pembangunan maupun kegiatan lain pada bagian yang disegel tidak diperbolehkan sampai persyaratan perizinan terpenuhi. Satpol PP juga akan menindaklanjuti melalui proses pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perwakilan pengelola wahana playground anak, Jimmy, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan teguran dari tim pemerintah daerah. Ia menyatakan pihaknya siap bekerja sama dan mengikuti seluruh arahan yang diberikan.
“Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ungkap Jimmy. (Abel)
