Bingkaiwarta, JALAKSANA — Keberlangsungan tradisi Kawin Cai di Desa Babakanmulya, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, kini menghadapi tantangan besar dalam hal regenerasi. Ritual warisan leluhur ini membutuhkan generasi penerus yang benar‑benar memahami tata cara, filosofi, serta nilai sakral di balik upacara penyatuan mata air.
Persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam Workshop Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2026 dengan tema “Sakral Tanpa Menjadi Komoditas, Hukum Adat dan Tata Kelola Desa Wisata Kawin Cai”. Kegiatan digelar di Aula Desa Babakanmulya pada Kamis (12/11/2026) dan diikuti lebih dari 100 peserta, meliputi pelajar SMP, SMA, SMK, guru seni budaya, mahasiswa, serta unsur masyarakat.
Ketua penyelenggara yang juga akademisi dan ahli hukum, Iman Jalaludin Rifa’i, S.H., M.H., menyampaikan bahwa gagasan workshop ini lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya pemahaman generasi muda atas identitas dan kebudayaan lokal. Ia ingin mendorong masyarakat agar tidak hanya melihat Kawin Cai sebagai pertunjukan semata, melainkan juga memahami nilai‑nilai yang diwariskan para leluhur.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah mencetak generasi penerus Kuwu Balong dari warga lokal. Saat ini, peran tersebut diemban Sahudin yang mendapat mandat dari Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menjaga tradisi dan mata air setempat. Menurut Iman, keberadaan penerus sangat penting agar pengetahuan tentang Kawin Cai tidak terputus di satu generasi.
“Jangan sampai Kawin Cai hanya hidup untuk hari ini. Kita ingin melahirkan Kuwu Balong muda, sehingga tradisi ini tetap berlangsung 10 sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Iman.
Setelah workshop, penyelenggara akan menggelar lokakarya dua hari bersama warga Desa Babakanmulya. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan pengetahuan adat sekaligus mempersiapkan calon penjaga tradisi yang memahami tanggung jawabnya. Iman berharap, upaya ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan wisata yang tetap menghormati nilai adat.
Namun, tantangan Kawin Cai bukan hanya soal regenerasi. Perkembangan wisata juga menimbulkan persoalan baru, mulai dari batas aktivitas pengunjung, pengelolaan kawasan sakral, kebersihan, hingga perlindungan sumber mata air.
Perwakilan Pokdarwis, Uun Sunar’un, mengingatkan agar pengembangan wisata Balong Dalam tidak menghilangkan kedudukan ritual Kawin Cai sebagai warisan leluhur. Ia mengusulkan pembagian zona yang jelas antara kawasan sakral dan area wisata, serta pengaturan jumlah pengunjung yang masuk ke zona tertentu. Selain itu, pengelolaan parkir, keramahan petugas, penanganan sampah, dan pembagian tugas pengelola di lapangan juga perlu diperhatikan.
Uun juga menegaskan bahwa Kawin Cai memiliki pesan ekologis yang tidak boleh dilepaskan. Tradisi ini erat kaitannya dengan upaya menjaga sumber air. Karena itu, masyarakat harus merawat pepohonan penyimpan air, menggunakan air secara bijak, dan menghindari pengambilan air secara berlebihan. Ia menyebut pohon sukun, beringin, dan angsana sebagai tanaman yang perlu dipertahankan di kawasan sumber mata air.
“Kita jaga alam, alam akan menjaga kita,” ujarnya.
Dari sisi hukum, Guru Besar pakar hukum sumber daya alam dan lingkungan, Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., menilai pelestarian Kawin Cai perlu diperkuat dengan kebijakan tingkat desa. Ia merekomendasikan pemerintah desa menyusun Peraturan Desa tentang konservasi air sebagai landasan hukum untuk melindungi sumber mata air dan mengatur pemanfaatannya.
Menurut Suwari, persoalan konservasi air di Kuningan tidak bisa dilepaskan dari perubahan fungsi lahan. Pembangunan kawasan wisata dan bangunan permanen yang mengabaikan daya serap tanah berpotensi mengurangi cadangan air saat kemarau sekaligus meningkatkan risiko banjir saat musim hujan. Ia menyarankan pemerintah daerah memperkuat pengawasan pembangunan, menggunakan material peresap air, menyediakan biopori, serta menanam pohon sebagai bagian dari tata kelola wisata.
Suwari juga mengingatkan agar pelestarian hukum adat tidak hanya berhenti pada ritual tahunan. Diperlukan simulasi dan latihan berkala agar generasi muda memahami tahapan, aturan, dan filosofi Kawin Cai, sehingga pengetahuan adat tidak hanya tersimpan di ingatan tokoh‑tokoh tua.
Sementara itu, Mella Gustina, S.Sos., dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, mengapresiasi inisiatif Iman Jalaludin Rifa’i. Baginya, Kawin Cai merupakan ritus budaya sekaligus ekosistem pengetahuan lokal yang harus dijaga. Ia menjelaskan bahwa hubungan erat masyarakat Sunda dengan lingkungan tercermin dalam nama‑nama tempat seperti Cigugur dan Cipager. Dalam tradisi Kawin Cai, pesan yang diwariskan tidak hanya tentang penyatuan air, melainkan juga cara masyarakat memperlakukan sumber air dari hulu hingga hilir.
Kepala Desa Babakanmulya, Titin Kartini, turut hadir bersama unsur masyarakat dan pemangku adat. Kolaborasi antara pemerintah desa, akademisi, masyarakat, dan Balai Pelestarian Kebudayaan diharapkan menjadi langkah awal agar Kawin Cai tetap lestari.
Pada akhirnya, masa depan Kawin Cai tidak hanya ditentukan oleh kemeriahan ritual atau jumlah wisatawan. Keberlanjutannya bergantung pada kemampuan masyarakat menjaga mata air, mempertahankan aturan adat, serta menyiapkan generasi penerus yang memahami makna tradisi tersebut. Jika regenerasi dan perlindungan lingkungan tidak dipersiapkan sejak sekarang, warisan budaya yang masih hidup hari ini berisiko kehilangan penjaganya di masa mendatang. (Boed)
