Bingkaiwarta, KUNINGAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Kuningan menggelar aksi aspirasi di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (12/11/2026) sore. Mereka membawa sejumlah catatan penting, mulai dari dorongan pembentukan aturan daerah terkait pencegahan LGBT dan seks bebas, pengusutan kasus dugaan penyadapan Presiden, hingga evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Aksi ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi dan mendesak para wakil rakyat agar tidak sekadar menerima aspirasi, melainkan benar‑benar menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.
Di tingkat lokal, mahasiswa mendorong DPRD menggunakan hak inisiatifnya untuk menyusun Perda pencegahan LGBT dan seks bebas. Kekhawatiran mereka semakin kuat setelah adanya laporan penemuan pasangan sesama jenis dalam razia Satpol PP beberapa waktu lalu. Mereka menekankan aspek kesehatan serta norma sosial dan agama, sekaligus menyadari bahwa pembentukan peraturan daerah tetap harus melalui kajian mendalam dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi.
Selain isu lokal, mahasiswa juga membawa persoalan nasional ke hadapan DPRD. Salah satunya adalah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI. Mereka meminta kasus tersebut diusut secara menyeluruh dan pihak‑pihak yang bertanggung jawab ditindak secara tegas.
Dua program nasional yang juga mendapat sorotan adalah Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Mahasiswa mempertanyakan progres KDMP di Kuningan yang dinilai belum tampak optimal setelah berjalan sekitar dua tahun, serta meminta DPRD untuk mengawal pelaksanaannya agar masyarakat bisa melihat manfaat nyatanya. Terkait MBG, mereka mendesak perbaikan tata kelola dan kualitas, terutama setelah ada kasus keracunan siswa. Transparansi anggaran dan pengawasan lapangan juga dinilai harus diperketat.
Kedatangan mahasiswa disambut langsung oleh Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy bersama sejumlah anggota dewan. Para mahasiswa dipersilakan masuk dan duduk bersama para wakil rakyat di halaman gedung. Pertemuan berlangsung secara terbuka, sehingga mahasiswa bisa menyampaikan seluruh aspirasi secara langsung.
Menanggapi hal itu, Nuzul Rachdy menilai aksi mahasiswa ini merupakan hal yang positif. Terkait isu LGBT, ia menyampaikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki keprihatinan yang sama dengan mahasiswa.
“Yang jelas utamanya tadi topik pokoknya tentang LGBT. Sebenarnya satu frekuensi antara teman‑teman dengan kita, dengan pemerintah daerah dan DPRD. Kita juga punya anak yang sama‑sama khawatir terhadap berkembangnya atau adanya LGBT ini,” ujar Nuzul.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang toleransi terhadap praktik yang menjadi sorotan tersebut. Menurutnya, kampanye dan gerakan bersama di masyarakat menjadi salah satu cara untuk merespons persoalan ini.
“Tidak ada kata lain, tidak ada toleransi. Kita harus menyerukan, kita harus melakukan kampanye ini semua,” tegasnya.
Nuzul juga menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa menjadi bahan evaluasi berharga bagi kinerja DPRD. Aksi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi yang telah disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib di bawah pengamanan Polres Kuningan, sementara arus lalu lintas di Jalan RE Martadinata tetap lancar karena aksi dipusatkan di area halaman DPRD. (Boed)
