Bingkaiwarta, KUNINGAN – Stunting dan problematika kesehatan masyarakat mengenai kekerasan pada wanita dan anak di Kabupaten Kuningan nampak masih menjadi permasalahan serius yang perlu ditanggulangi dengan seksama, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan unsur pemerintah
daerah.
Konsep pentahelix secara konfehensif perlu segera menemukan formulasi paling efektif
agar mampu menekan tingkat kekerasan pada wanita dan anak serta meminimalisir jumlah balita stunting, selaras dengan Misi Provinsi Jawa Barat menuju Zero Stunting di Tahun 2023 untuk bayi baru lahir agar tidak menjadi isapan jempol belaka.
Dengan landasan permasalahan kompleks yang terjadi tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menginisiasi sebuah diskusi umum bersama Cipayung Plus yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Kuningan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), kemarin.
Diskusi ini digelar untuk mengusulkan beberapa poin penting tentang penanganan kasus kekerasan pada wanita dan anak serta stunting pada balita.
Dalam gelaran diskusi tersebut, terdapat beberapa solusi yang disampaikan oleh keterwakilan OKP yang hadir agar menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk dalam menentukan kebijakan yang konkret dalam penanganan permasalahan stunting dan kekerasan pada wanita dan anak.
Kepala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan, dr.Yanuar Firdaus Sukardi mengatakan, sebagai upaya untuk menindaklanjuti persoalan masyarakat terkait kekerasan pada wanita dan anak, pihaknya akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan yang berwenang.
“Kita akan terus gemakan masyarakat untuk perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sex education pada seluruh level pendidikan formal dan non formal dengan pemahaman mengenai pernikahan dini, gencar melakukan publikasi melalui konten kolaborasi pada beragam platform sosial media,” ujar dr. Yanuar.
Selain itu, kata Yanuar, pihaknya juga akan membuat hotline aduan masyarakat yang mudah dan sigap yang terintergrasi langsung dengan dinas terkait dan aparat yang berwenang untuk menekan jumlah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan anak.
Sementara, Sub Koordinator Kesga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan,
Dr. Agah Nugraha menyatakan, pihaknya akan melakukan pembentukan posyandu remaja pada setiap desa, upaya pemulihan gizi dengan membentuk “Kakak Asuh” yang secara urunan dapat memenuhi kebutuhan gizi. Salah satunya dengan mengkonsumsi telur atau protein hewani lainnya terutama ikan dan Susu UHT secara rutin dalam 3 bulan bagi bayi stunting.
“Sinergitas peran mahasiswa sebagai partner kritis dengan pemerintahan daerah disinyalir mampu menjadi penghantar informasi dari grassroot belum terjamah oleh pemerintah agar menghadirkan suatu solusi solutif menuju peningkatan tarap kesejahteraan masyarakat Kuningan yang “Makmur, Agamis dan Pinunjul” Berbasis Desa,” ungkapnya. (Abel)
