Bingkaiwarta, KUNINGAN – Mencuatnya pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dianggap tidak tepat sasaran dibeberapa desa, dibantah oleh Kepala Dinas Sosial Kuningan Dr Deni Hamdani.
Dijelaskan Deni, pihaknya selalu tanggap dan menindaklanjuti semua permasalahan terkait PKH, BPNT dan lainnya. “Kita tidak pernah mendiamkan semua permasalahan. Dan, tidak perlu kita ekspose atau lapor tekait hal tersebut. Yang penting semua bisa kita selesaikan,” jelas Deni kepada bingkaiwarta.co.id, Rabu (6/07/2022).
Deni mengatakan, bahwa sejak kemarin sampai hari ini, timnya bekerja. Begitu persoalan PKH dan BPNT di Desa Cipancur, sedang di selesaikan. “Terlalu dibesar besarkan sama media, bukan masalah prinsip. Tapi apapun tetap kita tanggap persoalan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak sesederhana itu melihat permasalahan bansos PKH dan BPNT. Kalau hanya melihat kulitnya, gampang menanggapi. Yang terpenting semua berkomitmen, bahwa setiap permasalahan 1X 24 jam wajib terselesaikan.
“Permasalahan di Desa Cipancur dan Desa Partawangunan sedang kita selesaikan hari ini oleh Korkab PKH dan SDM PKH dilapangan. Kita tunggu laporannya dari tim itu,” imbuhnya.
Lantas, terkait kasus Ooh Desa Partawangunan, Ia menilai NIK (nomor induk kependudukan)-nya tidak padu padan, double data di DTKS. Otomatis tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan kepada warga berdata tidak valid. Diakuinya, Ooh diawal dapat, tapi begitu ada verifikasi segala macam oleh petugas PKH, akhirnya otomatis tidak dapat.
Semua saat timbul persoalan, kata Deni, pihaknya selalu mendalami kelayakan orang itu. Apabila tidak layak, kewajiban dinsos untuk mencoret. “Jadi tidak boleh, pemilik data seperti itu diberi bantuan. Atau mungkin juga masalahnya komponen PKH sudah tidak laik. Di komponen itu, ada lansia, usia sekolah, ibu menyusui,” terangnya.
Ia juga menegaskan, bahwa persoalan kemiskinan ada 4. Pertama masalah data, kedua mindset, koordinasi komunikasi dan keempat partisipasi masyarakat. Empat urutan ini, tidak bisa dipisahkan.
Deni ingin penataan data supaya tertib. Tidak mau memelihara data tidak jelas. Hasilnya, data awal angka kemiskinan Kuningan 138 ribu di pusat, saat ini berhasil diperbaiki menjadi 34 ribu. “Kita berhasil tertibkan data. Bahkan bulan ini akan ada verfikasi lagi. Maka, akan ada data baru lagi,” tambahnya.
Lanjutnya, soal KPM Desa Cipancur Parwati, yang awal 2018 dapat PKH dan BPNT, tahun 2021 tidak dapat, tapi mendadak April 2022 dapat lagi dengan alasan pendampingnya meminta kepada KPM, bahwa uangnya minta diikhlaskan, Deni akan mencoba cek lagi persoalan itu.
“Saya coba cek lagi nanti,” katanya. (Abel)
