Bingkaiwarta, INDRAMAYU – Dewan Pimpin Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indramayu berikan dukungan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, Hasto Kristiyanto, yang tengah menjadi tersengka KPK dalam dugaan kasus suap eks kader PDIP, Harun Masiku.
Terdapat dua kasus yang menjerat Hasto, yakni penyuapan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dilakukan bersama Harun Masiku. Serta, perintangan penyidikan yang dilakukan KPK ketika memburu Harun Masiku.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Sahali, pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto, merujuk pada kasus yang sudah inkrah selama 5 tahun. Sahali menilai, tindakan itu sebagai upaya kriminalisasi yang tidak berdasar.
“Mengingat status beliau sebagai Pak Sekjen, kami sangat prihatin dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Kami melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terlebih lagi, kasus yang dijadikan dasar pemeriksaan telah memiliki kekuatan hukum tetap selama 5 tahun. Kami menilai ini sebagai upaya kriminalisasi,” ungkapnya usai acara HUT PDI Perjuangan ke-52 di Kantor DPC PDI Perjuangan Indramayu, Jumat (10/1/2025).
Sahali mengatakan, bahwa PDI Perjuangan juga menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus yang menjerat Sekjen mereka. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai ada indikasi politisasi dalam kasus tersebut.
“Kami mendesak KPK untuk bertindak secara adil dan profesional serta bebas dari intervensi politik,” katanya.
Terkait dengan sikap resmi partai, Sahali menyatakan, pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan. Namun secara umum, PDI Perjuangan tetap solid dalam memberikan dukungan kepada Sekjen Partai, Hasto Kristiyanto.
“PDI Perjuangan tetap men-support Sekjen kita bersama-sama. Dan kita juga pengen menuntut KPK supaya bertindak sebagai aparat penegak hukum (APH) secara fair,” ucapnya.
Sahali juga menyampaikan agar pemerintahan yang baru dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
“Kami berharap presiden yang baru dapat memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak tebang pilih,” tutupnya. (ARL)
