Bingkaiwarta, KUNINGAN — Kepolisian Resor (Polres) Kuningan berhasil membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram ke dalam tabung portabel yang dilakukan secara ilegal. Aksi curang yang ternyata telah berjalan lebih dari tiga tahun ini terungkap berkat laporan masyarakat serta pemantauan yang dilakukan kepolisian di media sosial.
Kapolres Kuningan, AKBP Bellen Anggara Pratama, didampingi Kasat Reskrim AKP Abdul Azis, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima pihaknya terkait penjualan gas portabel hasil pengoplosan yang ditawarkan di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, petugas memastikan kebenaran informasi tersebut dan segera melakukan penindakan.
“Kasus ini bermula dari informasi masyarakat dan juga temuan kami di media sosial terkait penjualan gas portabel. Setelah ditelusuri Satreskrim, ternyata benar terjadi dan langsung kita tangkap,” ujar AKBP Bellen Anggara Pratama di Mapolres Kuningan, Senin (9/11/2026).
Pelaku yang berinisial AK ternyata menjalankan modus sederhana namun merugikan negara. Ia membeli tabung gas LPG subsidi 3 kilogram dari sejumlah agen, lalu memindahkan isinya ke dalam tabung-tabung gas portabel. Dari satu tabung gas 3 kilogram, pelaku mampu menghasilkan 10 hingga 12 botol gas portabel yang kemudian dijual seharga Rp6.000 hingga Rp7.000 per botol.
Aksi ilegal ini dilakukan pelaku seorang diri di rumahnya di lingkungan Pasapen, RT 07, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan. Setiap harinya, pelaku mengisi ulang 10 hingga 20 tabung portabel, dan praktik ini ternyata telah berlangsung rutin selama kurang lebih tiga tahun tanpa terdeteksi.
“Atas perbuatannya, tersangka AK kini ditahan dan dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda mencapai Rp60 miliar,” jelas Kapolres.
Polisi saat ini masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun jaringan distribusi agen yang memasok gas subsidi kepada pelaku, mengingat pembelian gas bersubsidi seharusnya melalui prosedur pencatatan dan verifikasi identitas yang ketat. (Abel)
