Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP (Pakar Kebijakan Publik UPNVJ)
Polemik mengenai mobil pejabat publik yang mendapatkan berbagai previlege di jalan raya kembali menjadi sorotan, terutama setelah insiden yang melibatkan mobil berplat RI 36 yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Sejak dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad kini menjadi bagian dari jajaran pejabat negara.
Namun, insiden yang melibatkan patwalnya mencerminkan persoalan mendasar, yaitu budaya arogan yang melekat pada pengawalan kendaraan pejabat publik dan kebiasaan yang mengabaikan kesetaraan hukum di jalan raya.
Peristiwa ini menjadi pengingat akan keresahan publik terhadap perlakuan istimewa yang diterima pejabat publik di jalan raya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta yang setiap harinya menghadapi kemacetan parah.
Tidak hanya soal patwal yang terkesan arogan, tetapi juga penggunaan plat nomor RI 36 yang biasanya diperuntukkan bagi Menteri Komunikasi dan Informatika.
Raffi Ahmad, sebagai figur publik sekaligus pejabat negara, seharusnya menyadari pentingnya memberi contoh yang baik, termasuk dalam mendidik patwalnya agar bertindak sesuai aturan.
Apabila ia tidak mampu menjaga etika dan perilaku di jalan anak buahnya, mundur dari jabatan publik adalah langkah yang lebih bijak.
Ketidaksamaan Hukum di Jalan Raya
Masalah ini tidak hanya berhenti pada insiden tersebut, tetapi meluas menjadi isu ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat biasa.
Mengapa kendaraan pejabat publik mendapatkan hak istimewa untuk melaju di jalur yang penuh sesak, sementara masyarakat harus rela mengantre berjam-jam?
Privilege yang diberikan kepada pejabat publik di jalan raya sudah tidak relevan lagi dalam konteks urban seperti Jakarta.
Jalanan kota besar di Indonesia sudah tidak mampu mengakomodasi volume kendaraan yang terus meningkat, sehingga keistimewaan untuk kendaraan pejabat hanya memperparah kemacetan dan ketegangan di jalan.
Logikanya, pejabat publik seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan pihak yang mengabaikan aturan yang sama dengan rakyat.
Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan mobil pejabat mendapatkan hak istimewa, apalagi jika privilege tersebut digunakan secara arogan atau dengan melanggar aturan lalu lintas.
Keistimewaan ini justru menimbulkan kecemburuan sosial yang semakin memperlebar jurang antara pejabat dan rakyat.
Penyalahgunaan Plat RI 36
Kasus penggunaan plat RI 36 oleh mobil yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad juga menimbulkan pertanyaan besar.
Plat nomor ini biasanya digunakan oleh Menteri Komunikasi dan digital (menkomdigi), tetapi dalam kasus ini, justru digunakan oleh seorang Utusan Khusus Presiden.
Hal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan atribut negara.
Bukan tidak mungkin, kasus ini juga mencerminkan adanya budaya penyalahgunaan plat nomor pejabat untuk kepentingan pribadi atau sekadar meningkatkan gengsi di jalan raya.
Lebih ironis lagi, jika ternyata Menteri Komunikasi dan Informatika sendiri tidak menggunakan plat RI 36 karena memilih menggunakan plat lain, seperti plat militer atau aparat penegak hukum.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa para pejabat publik lebih mementingkan kenyamanan dan privilege pribadi dibandingkan menjalankan tugas dengan penuh integritas.
Padahal, penggunaan plat nomor yang tidak sesuai aturan hanya akan memperburuk citra pejabat publik di mata masyarakat.
Tidak Relevannya Privilege untuk Pejabat Publik
Salah satu alasan utama pejabat publik diberikan privilege di jalan raya adalah untuk mendukung efektivitas kerja mereka.
Namun, alasan ini sudah tidak relevan lagi. Di era digital seperti sekarang, pertemuan dan rapat bisa dilakukan secara daring.
Selain itu, keterlambatan di jalan seharusnya menjadi risiko yang sama bagi semua pengguna jalan, termasuk pejabat.
Bukankah pejabat seharusnya memahami realitas yang dihadapi masyarakatnya? Jika rakyat harus menghadapi kemacetan setiap hari, mengapa pejabat publik merasa berhak menghindarinya?
Privilege di jalan raya hanya menciptakan ketidakadilan yang semakin memperburuk hubungan antara rakyat dan pejabat publik.
Masyarakat sudah terlalu sering merasa bahwa hukum tidak berlaku adil, dan insiden seperti ini hanya mempertegas anggapan tersebut.
Apa bedanya pejabat dengan rakyat biasa jika keduanya sama-sama menggunakan fasilitas jalan yang dibiayai oleh pajak masyarakat? Kemacetan adalah realitas yang harus dihadapi oleh semua orang, tanpa kecuali.
Perlunya Penertiban oleh Presiden Prabowo Subianto
Sebagai Presiden, Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk menertibkan perilaku pejabat publik, termasuk penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan.
Penertiban ini tidak hanya soal teknis administrasi, tetapi juga soal memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pejabat publik harus tunduk pada hukum yang sama dengan rakyat.
Presiden Prabowo perlu mengeluarkan kebijakan tegas yang mengatur penggunaan plat nomor pejabat publik, sekaligus mengawasi perilaku mereka di jalan raya.
Tidak boleh ada lagi plat nomor yang digunakan untuk meningkatkan status sosial atau gengsi pribadi.
Selain itu, pengawalan kendaraan pejabat juga harus dievaluasi agar tidak terkesan arogan dan justru memicu keresahan masyarakat.
Patwal seharusnya memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.
Presiden juga perlu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kesetaraan di kalangan pejabat negara.
Bila tidak, kelakuan para pejabat publik dijalan raya akan melemahkan reputasi dan kredibilitas Prabowo sebagai Presiden yang pro orang kecil.
Setiap pejabat harus sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan kelompok yang berdiri di atas hukum.
Contoh yang baik dari pemimpin akan menjadi inspirasi bagi rakyat untuk ikut tertib dan mematuhi aturan.
Perlunya Raffi Ahmad Mundur
Kembali ke kasus Raffi Ahmad, insiden ini menunjukkan bahwa ia belum mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik dengan baik.
Sebagai Utusan Khusus Presiden, Raffi seharusnya tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mendidik generasi muda dan pekerja seni, tetapi juga memberi contoh nyata tentang kedisiplinan dan tanggung jawab di kehidupan sehari-hari.
Jika ia tidak mampu mengarahkan patwalnya untuk bersikap santun dan mematuhi aturan lalu lintas, bagaimana ia bisa menjadi panutan bagi masyarakat?
Langkah mundur dari jabatannya akan menjadi bentuk tanggung jawab yang terhormat sekaligus memberikan pesan kepada publik bahwa tidak ada tempat bagi arogansi dan ketidakadilan di jalan raya.
Selain itu, pengunduran diri Raffi Ahmad juga akan menjadi momen refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali penggunaan privilege oleh pejabat publik.
Selain itu, Menkomdigi juga perlu diinvestigasi mengenai kendaraan dinasnya menggunakan plat apa? Besar kemungkinan Menkomdigi menggunakan plat lain seperti plat APH (aparat penegak hukum. Bila benar ini perlu penertiban lebih lanjut. Bila dengan plat mobil dinasnya saja sudah tidak jujur bagaimana untuk urusan lain yang berkaitan kepentingan orang banyak.
Catatan Utama
Insiden yang melibatkan mobil berplat RI 36 ini lebih dari sekadar masalah teknis di jalan raya. Ini adalah refleksi dari masalah yang lebih besar: ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan budaya privilege di kalangan pejabat publik.
Jika pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tidak segera menertibkan penggunaan plat nomor kendaraan pejabat dan perilaku mereka di jalan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus merosot.
Raffi Ahmad, sebagai bagian dari pejabat negara, sebaiknya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya jika ia tidak mampu menunjukkan integritas dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada posisinya.
Publik membutuhkan pejabat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Privilege di jalan raya tidak hanya harus dihapuskan, tetapi juga menjadi pelajaran bahwa pejabat publik harus tunduk pada hukum yang sama dengan rakyatnya.
