Bingkaiwarta, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada Jumat (23/05) di Bandung. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa opini WDP ini menjadi evaluasi penting dan tantangan untuk perbaikan tata kelola keuangan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun depan.
“Kami menerima opini WDP ini dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah potret kinerja pengelolaan keuangan tahun 2024 dan refleksi masih adanya catatan yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Bupati Dian. Ia menambahkan bahwa opini ini juga menjadi dorongan bagi Pemkab Kuningan untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Bupati Dian menyatakan bahwa opini WDP bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk memperbaiki kelemahan sistemik yang ditemukan dalam audit BPK. Meskipun harus menyelesaikan permasalahan warisan dari pimpinan sebelumnya, ia telah menyiapkan berbagai langkah perbaikan, meliputi:
* Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Setiap perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti temuan BPK dengan menyusun rencana aksi detail dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala.
* Penguatan Inspektorat: Peran Inspektorat akan diperkuat sebagai penjaminan kualitas dan sistem peringatan dini dalam tata kelola keuangan daerah.
* Digitalisasi Proses Keuangan dan Aset: Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan aset untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas. Hal ini harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
*Rapat Koordinasi Rutin
Rapat koordinasi rutin antar perangkat daerah akan dilakukan untuk menyinergikan langkah-langkah pembenahan dan memastikan tidak ada unit yang bekerja sendiri-sendiri.
Bupati Kuningan menegaskan bahwa pencapaian opini WTP bukan hanya soal administrasi, tetapi cerminan dari komitmen bersama terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadikan hal ini sebagai prioritas. Mari jadikan evaluasi ini sebagai peluang perbaikan,” tegasnya. Ia berharap Kuningan dapat membuktikan kepada publik bahwa keuangan daerah dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kuningan optimis bahwa opini WTP bukan hanya target, tetapi komitmen nyata yang akan diwujudkan bersama.
Turut mendampingi Bupati Kuningan dalam penyerahan opini tersebut adalah Ketua DPRD, Nuzul Rachdy, S.E, Inspektur Kuningan, Drs. Deniawan, M.Si, dan Kepala BPKAD Kuningan, Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd. (Abel)
