Bingkaiwarta, CIGUGUR — Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi menggelar Kuningan Investment Summit 2026 di Kopi Botanika, Jalan Boenoet Lembur Kuring, Puncak Cigugur, Rabu (4/11/2026). Forum yang digagas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini menjadi momentum strategis untuk menjajaki kerja sama investasi sekaligus mengakselerasi optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar. Ia menegaskan bahwa aset daerah tidak boleh hanya menjadi beban yang terus memakan anggaran pemeliharaan. Sebaliknya, aset tersebut harus diberdayakan agar menghasilkan nilai tambah bagi daerah tanpa menambah beban pajak maupun retribusi kepada masyarakat.
“Jujur saja, aset itu kalau tidak diberdayakan menjadi beban. Merawat dan menjaganya membutuhkan dana yang akhirnya menggerus APBD. Saya ingin aset‑aset daerah ini bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah,” ungkap Bupati Dian.
Menurut Bupati, bentuk pemanfaatan dapat berupa sewa, kerja sama, skema Bangun Guna Serah (BGS), serta model lain yang sesuai ketentuan. Berbagai potensi ditawarkan, mulai dari lahan pertanian, peternakan, perkebunan, kawasan wisata, bangunan, hingga peluang usaha perhotelan dan kuliner. Ia berharap forum perdana ini dapat menarik minat pelaku usaha dari Jakarta, Bogor, Bandung, serta unsur Kadin untuk berkolaborasi.
Bupati juga menjamin bahwa aset yang ditawarkan telah melalui inventarisasi, kurasi, dan verifikasi, termasuk penyesuaian tata ruang serta regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah siap mendampingi calon investor dalam memahami perizinan agar tercipta kepastian hukum.
“Yang kita tawarkan ini bukan sekadar aset, tetapi sudah kita inventarisasi potensinya, aturannya, dan tata ruangnya. Jadi ketika ada investor tertarik, kita bisa memberikan kepastian peruntukan serta membantu proses perizinannya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan menyampaikan bahwa BPKAD telah menghimpun sekitar 1.270 aset tanah dan bangunan milik Pemkab Kuningan. Dari jumlah tersebut, 528 aset tidak digunakan untuk pelayanan publik, dan sebanyak 295 aset masih kosong serta belum dimanfaatkan secara optimal.
” Dari 528 aset tersebut, tersisa 295 yang masih kosong dan belum dimanfaatkan. Ini yang kita dorong agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” terangnya.
Untuk memudahkan akses calon investor, BPKAD telah meluncurkan portal digital bernama JAGA ASET yang dapat diakses melalui https://jagaaset.kuningankab.go.id. Melalui portal ini, calon investor dapat melihat lokasi, luas tanah, nomor sertifikat, batas‑batas lahan, peta digital, serta prospek pemanfaatan aset.
“Bapak dan Ibu bisa melihat asetnya di mana, luasnya berapa, nomor sertifikatnya, batas‑batasnya, bahkan ada tampilan dari atas dan prospek ke depannya. Jadi bisa melihat katalog ini dari rumah atau kantor,” jelas Deden.
Ia mencontohkan keberhasilan kawasan Botanika yang dulunya membebani APBD untuk pemeliharaan, kini menghasilkan kontribusi sekitar Rp1,6 miliar per tahun melalui sewa, sharing profit, pajak, dan pendapatan lainnya. Bahkan biaya pemeliharaan kawasan tersebut kini ditanggung oleh mitra kerja sama.
Secara keseluruhan, PAD yang diperoleh dari pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga saat ini mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun. BPKAD menargetkan setidaknya 50 persen dari aset yang ditawarkan dapat dioptimalkan ke depan. Namun demikian, prioritas tetap diberikan untuk kebutuhan pelayanan publik sebelum aset tersebut ditawarkan kepada pihak ketiga.
Melalui Kuningan Investment Summit 2026, Pemkab Kuningan berharap terjalin kerja sama yang konkret. Dengan sistem digital yang transparan, tarif berbasis Perda, pembayaran langsung ke Kas Daerah, serta dukungan perizinan, aset daerah diharapkan berubah dari sekadar kekayaan tersimpan menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan. (Abel)
