Bingkaiwarta, SURABAYA – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi unjuk rasa damai bertajuk Reformasi Indonesia pada Senin (22/6/2026) Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.35 WIB ini dimulai dari Monumen Bambu Runcing dan bergerak melakukan longmarch menuju depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Surabaya.
Aksi ini diikuti sekitar 300 orang yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, serikat pekerja, dan lembaga bantuan hukum. Di antaranya LBH Surabaya, KontraS Surabaya, BEM-BEM perguruan tinggi, FSPMI/Partai Buruh, hingga Gerakan GUSDURian Surabaya. Kegiatan ini dipantau langsung oleh petugas kepolisian dari Polsek Genteng Polrestabes Surabaya guna memastikan keamanan dan ketertiban.
Sesampainya di depan Gedung Grahadi, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi pesan dan aspirasi, antara lain “Reformasi Indonesia”, “Tolak Reklamasi”, “Bebaskan Tahanan Politik”, hingga “Turunkan Prabowo-Gibran”. Suasana semakin terasa menyatu saat perwakilan massa secara bergantian menyampaikan orasi untuk menyuarakan keresahan mereka.
Koordinator Aksi, Raiha Annes menyampaikan bahwa aksi ini menjadi bentuk peringatan keras bagi pemerintah. “Kami hadir di sini bukan untuk membuat keributan, melainkan menyuarakan hati nurani rakyat yang merasa terpinggirkan. Pemerintahan saat ini dinilai lebih menguntungkan kaum elit dan pengusaha besar, sementara beban hidup rakyat semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga program yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umum,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa mengemukakan sembilan poin keresahan mendalam yang disebut sebagai “Nawa Nestapa”, mulai dari krisis legitimasi pemerintahan, pelemahan supremasi hukum dan demokrasi, militerisasi ruang sipil, kerusakan lingkungan, memburuknya kondisi sosial ekonomi, hingga kegagalan melindungi kelompok rentan dan minoritas.
Berdasarkan hal tersebut, aksi ini mengusung tiga tuntutan utama:
✅ Meminta Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban politik atas berbagai kegagalan pemerintahan;
✅ Mendesak pembentukan pemerintahan transisi sesuai mekanisme konstitusional Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 guna memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia;
✅ Mengajak seluruh elemen bangsa melakukan perubahan mendasar terhadap sistem politik yang dinilai menjadi lahirnya kekuasaan oligarkis.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa di negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Jika kebijakan negara justru menyengsarakan rakyat, maka rakyat berhak menyampaikan penolakan dan memperjuangkan perubahan. Kami juga menuntut agar ruang kebebasan sipil dikembalikan sepenuhnya dan militer ditarik kembali ke barak sesuai fungsinya,” tegas Raiha Annes menambahkan.
Selama berlangsungnya orasi dan penyampaian aspirasi, suasana terpantau tetap kondusif dan aman. Petugas kepolisian melakukan pengawalan dan pengamanan secara humanis agar arus lalu lintas dan jalannya aksi tetap terjaga. Menjelang pukul 17.20 WIB, aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap secara resmi, kemudian massa mulai membubarkan diri secara tertib tanpa meninggalkan sampah atau menimbulkan kerusakan fasilitas umum.
Melalui aksi damai ini, Rakyat Surabaya Menggugat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat. Diharapkan suara yang disampaikan dapat didengar oleh pemerintah pusat dan menjadi bahan evaluasi mendasar guna memperbaiki arah pembangunan dan kebijakan negara agar benar-benar berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Dwi/Abel)
