Bingkaiwarta, JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya setiap proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK. Namun, Kementerian ATR/BPN tidak akan berspekulasi terkait substansi perkara sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Pernyataan itu disampaikan Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Pertama, kami hormati tindakan hukum yang dilakukan KPK maupun APH mana pun. Kedua, kami akan bersikap kooperatif dan mendukung proses tersebut. Namun karena proses masih berjalan, tidak etis jika kami menyampaikan sesuatu terkait substansi perkara atau kronologi — KPK yang paling menguasai informasi itu. Mari kita tunggu keterangan resminya,” ujarnya.
Wamen Ossy juga menekankan bahwa isu yang berkembang tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah Kantor Pertanahan untuk memastikan operasional berjalan sebagaimana mestinya.
“Pagi tadi kami cek ke Kantah Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang. Semuanya berjalan normal sesuai prosedur. Jangan sampai isu ini mengorbankan pelayanan publik. Kami terus berkoordinasi untuk menjaga integritas sekaligus memastikan layanan tetap prima bagi masyarakat,” tegasnya. (Abel/hms)
