Bingkaiwarta, KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Islam Al-Ihya (Unisa) Kuningan telah menggelar Kajian Demokrasi. Giat yang bertemakan Mitigasi Tahapan Kampanye dan Putungsura Pemilu 2024 tersebut diselenggarakan di Sekretariat HMI Komisariat Unisa Kuningan (area Masjid Al-Jihad Cigugur), Sabtu (24/12/2022). Kegiatan dipandu oleh Nanda Eka Maharani selaku kader HMI Unisa sekaligus mahasiswa Perbankan Syariah Unisa Kuningan.
Dalam giat tersebut hadir dua narasumber yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Maman Sulaeman dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan. Kegiatan yang membahas tahapan Pemilu tersebut diikuti oleh Pengurus dan Kader HMI Unisa Kuningan, GMNI, PMII, dan IMM Unisa Kuningan.
Kabid P3A HMI Unisa Kuningan Ari Saputra menyampaikan, bahwa Kajian Demokrasi tersebut merupakan bagian dari tholabul ilmu generasi muda dalam peningkatan kapasitas literasi elektoral.
Ketua HMI Unisa Kuningan Reza Maulana mengatakan, bahwa sebagai generasi muda pencarian ilmu pengetahuan termasuk di bidang kepemiluan patut dikejar.
“Boleh jadi ke depan, kita sebagai generasi muda akan terlibat dalam pesta rakyat 5 tahunan dalam bingkai Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk itu penting juga kiranya membekali diri dalam meningkatkan kapasitas kognisi mengenai politik dan demokrasi. Kajian Demokrasi mungkin ke depan akan rutin dilakukan baik luring maupun daring dengan menghadirkan tema-tema menarik. Semoga dengan begitu, kelompok muda di Kuningan terfasilitasi untuk senantiasa belajar dan salah satunya melalui forum yang digagas oleh HMI Unisa Kuningan,” ungkap Reza.
Komisioner KPU Kuningan Maman, memaparkan, bahwa persoalan kampanye dan putungsura adalah salah satu tahapan yang memiliki residu cukup kencang. oleh sebab itu, kelompok muda menjadi elemen yang cukup strategis dalam mengawal tahapan tersebut. Untuk Pemilu 2024, tahapan kampanye berlangsung selama 75 hari, kemudian 3 hari masa tenang, dan 14 Februari 2022 hari Pemungutan Suara Pemilu 2024.
“HMI Unisa adalah salah satu kelompok potensial sebagai representasi masyarakat Kuningan untuk berperan aktif dalam Pemilihan Umum 2024. Tema tentang mitigasi kampanye dan putungsura ini bagus diketengahkan di kelompok muda. Harapannya tentu ke depan, kelompok muda secara berkala mengetahui seluk-beluk kepemiluan sehingga dapat menjadi bagian dari sukses Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan tanpa money politik, hoaks, ujaran kebencian, maupun kampanye hitam. Pemilu sebagai pesta rakyat harus berjalan dengan penuh suka cita, riang gembira, berkualitas, dan berintegritas,” papar Maman.
Sementara itu, Ketua KIPP Kuningan Zaka menjelaskan, perkara Pemilu itu mirip seperti menggelar pernikahan. Ada aturan mainnya, ada panitianya, ada pengantinnya, ada dekorasinya, ada pula penghulu juga saksi. Apa pun yang dipersiapkan selama prosesnya tetap berujung pada prosesi sakral akad nikahnya.
“Katakanlah kampanye dan putungsura itu sebagai implementasi kebijakan. Salah satu pisau analisanya, misalnya, bisa menggunakan teori George Edward III. Bagi Edward, ada empat faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Jika perspektif kampanye itu keberhasilan partai maka yang harus dievaluasinya adalah tubuh partai politik. Tapi kalau kampanye itu ditilik sebagai tahapan yang harus dikawal penyelenggara, maka dalam hal ini evaluasinya kita bisa ke tubuh KPU dan Bawaslu,” jelas Zaka.
Di akhir, Zaka menyatakan, bahwa Putungsura pun sama dengan kampanye. Keajegan komunikasi seluruh pihak yang berkepentingan harus tuntas, sumber daya manusia harus memenuhi kriteria, sikap penyelenggara dan peserta harus berimbang taat pada regulasi, serta struktur birokasi pun harus baik ditandai dengan SOP yang jelas dalam hal ini tata kerja baik dari PKPU maupun Perbawaslu.
“Jika semuanya tahu dan sadar akan posisi masing-masing dan taat pada peraturan, Insya Allah baik kampanye maupun putungsura akan berjalan baik pula. Tidak ada kesukseskan yang diraih oleh satu pihak. Maka untuk mitigasi apa pun tahapan Pemilu, harus diyakni sebagai kepentingan bangsa yang dipikul oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali,” pungkas Zaka. (Abel)
