Bingkaiwarta, KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Bappeda mendorong relokasi sebagai solusi utama atas keluhan warga Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, yang terdampak keberadaan Waduk Kuningan. Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti audiensi warga di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (15/9/2026).
Purwadi menjelaskan bahwa posisi permukiman warga yang terlalu dekat dengan kawasan pembuangan air membuat gangguan berupa bau dan suara deras air sulit diatasi hanya dengan upaya teknis.
“Melihat dari video, lokasinya memang terlalu dekat, terlalu nempel. Bau dan suara itu tidak bisa sekadar diisolasi. Belum ada teknologi yang efektif untuk menekan dampak tersebut secara permanen. Daripada masyarakat terus terganggu, relokasi adalah solusi yang paling masuk akal,” tegasnya.
Secara teknis, lanjut Purwadi, kondisi bendungan baru akan mencapai keseimbangan alami dalam 10 hingga 15 tahun pasca-penggenangan, seiring selesainya proses pembusukan material organik yang terendam. Hal ini terlihat dari Waduk Darma yang kini jauh lebih jernih dan tidak lagi berbau dibanding masa awal pengisian. Namun untuk Randusari, persoalan utamanya bukan pada kualitas air semata, melainkan jarak permukiman yang terlalu dekat.
“Saat pembangunan belum terasa, belum ada aktivitas pembuangan air. Baru setelah beroperasi, bau dan suara mulai terasa. Itu yang kini dialami warga,” ujarnya.
Purwadi menyebutkan kebutuhan lahan untuk relokasi diperkirakan sekitar 5 hektar, disesuaikan dengan luas permukiman yang ada saat ini. Lokasi baru direncanakan tidak terlalu jauh agar warga tetap dapat beraktivitas dan bekerja seperti biasa.
“Kita akan koordinasi dengan Dinas DPMD dan Kecamatan. Pemindahan juga harus sesuai karakter warga, tidak jauh dari tempat asal, lahannya aman, dan mereka tetap bisa bekerja,” jelasnya.
Sesuai arahan DPRD, pemerintah daerah akan membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti rencana ini, mengingat Waduk Kuningan merupakan program strategis nasional yang melibatkan kementerian terkait. (Abel)
