Bingkaiwarta, SEMARANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai landasan utama bagi setiap pemimpin negara. Hal ini disampaikannya kepada para pejabat yang hadir dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (07/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengingatkan agar seluruh pejabat selalu berlaku adil dan berpegang teguh pada aturan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azan Maghrib.
Menurutnya, tidak sedikit pejabat yang terjebak dalam kesalahan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Sentimen tersebut kerap muncul akibat kedekatan organisasi atau ikatan emosional, seperti berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan atau kemahasiswaan yang sama, yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam penetapan kebijakan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Prinsip keadilan dalam pemerintahan juga harus tercermin pada kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat yang luas bagi masyarakat.
Selain pentingnya keadilan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa setiap kebijakan perlu dirumuskan agar menjadi hal yang aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi ini harus menjadi refleksi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, hal tersebut juga harus mendorong daerah untuk membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing. “Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.
Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Menteri Nusron Wahid hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto. (Abel/hms)
