Bingkaiwarta, KUNINGAN – Polemik PDAU sudah menjadi opini publik yang meluas diberbagai kalangan. Adanya pemberitaan beberapa hari yang lalu oleh salah satu media sosial bahwa telah ada pertemuan antara Bupati dan enam fraksi DPRD Kuningan non dari pada dua, Fraksi Gerindra dan PKB, maka muncul berbagai macam spekulasi.
Ada yang memprediksi Pansus PDAU tidak jadi, ada juga yang menduga barter kepentingan dan lain sebagainya, semuanya dianggap wajar dan hak bagi rakyat Kabupaten Kuningan untuk berpendapat.
“Menurut analisa saya dari semua kejadian tentang PDAU bisa dijadikan barometer. Pertama, dilihat dari aspek politik dalam pandangan umum tentang RAPBD perubahan tahun 2021 yang mana ada lima (5) fraksi mewacanakan harus dibentuk Pansus PDAU diantaranya Fraksi PKS, Golkar, Demokrat, PAN dan PPP,” kata H. Abidin, SE sebagai pengamat sosial politik kepada bingkaiwarta.co.id, Rabu (29/9/2021).
Selanjutnya, Fraksi PKB dalam paripurna tidak mewacanakan, tapi Ketua Partai PKB H. Ujang Kosasih dimedia cetak dan sosial pernyataanya sangat jelas dan cukup lantang sekali meminta PDAU dibubarkan. Berikutnya, Fraksi Gerindra Bintang absen dan Fraksi PDIP melakukan pembelaan pada PDAU.
“Dinamika yang terjadi digedung dewan adalah hal yang biasa dan wajar wajar saja. Karena lembaga politik dan semua fraksi pertaruhannya politik karena mempertontonkan integritas partainya masing masing. Seandainya fraksi yang ada tidak jeli dan hati hati mengenyampingkan amanah dari rakyat dan mengedepankan kepentingan politik pragmatis, maka rakyat pemilih akan meninggalkannya di Pemilu 2024 yang akan datang, karena hilangnya kepercayaan,” jelasnya.
Kedua, jelas Abidin, dari sisi prosedur jumlah fraksi yang menyatakan setuju adanya pembentukan Pansus PDAU jumlahnya sudah mencapai 50 persen plus satu PKS 7 kursi, Golkar 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 5 kursi dan PPP 4 kursi.
“Hitung hitungan menang, kalau terjadi pemungutan suara (vooting) apalagi ditambah PKB 6 kursi, makin kuat saja jadi 32 kursi. Karena, saya punya keyakinan pernyatan Ketua PKB Ujang Kosasih tidak main main mewakili fraksinya akan mendukung pansus,” ujarnya.
Abidin melanjutkan, “Dari dua sisi tersebut diatas, mempertaruhkan integritas partainya masing masing, keyakinan saya Pansus PDAU akan terwujud yang mana hasilnya ditunggu rakyat Kuningan. PDAU adalah lumbung uang rakyat melalui PAD yang dapat menggerakan perekonomian secara umum dan bisa menekan, menurunkan angka kemiskinan dari peringkat termiskin di Jawa Barat dari jumlah 27 kabupaten /kota Kuningan ke 27, itu kata Pak Gubernur Ridwan Kamil,” terangnya.
Ketiga, sisi aspek teknis secepatnya dibawa ke Rapat Banmus (badan musawarah) dan pansus secepatnya dibentuk, pansus bekerja dan rakyat menunggu hasil kerja pansus DPRD Kabupaten Kuningan dalam bentuk rekomondasi apa perlu PDAU di audit oleh akuntan pubik yang independen.
“Saya yakin untuk selanjutnya anggota DPRD lebih memahami,” tandas mantan Ketua Komisi A ini. (AK)
