Bingkaiwarta, INDRAMAYU – Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengawasi penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.
“Pak Menteri dan Pak Wamen, kiranya bisa dikaji ulang penggunaan dana desa, jangan sampai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap Daniel saat menghadiri Rapat Kerja dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terkait evaluasi APBN 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Selain itu, Daniel menyinggung terkait dana kampanye yang dilakukan oleh para calon Kades, yang diduga menggunakan dana desa.
“Pak Menteri, kalo anda tahu itu di dapil saya orang yang mau jadi calon kades ongkosnya miliaran, jangan sampai dana desa yang besarannya sampe miliaran ini hanya untuk jadi ajang bancakan para kades untuk balik modal, sehingga banyak calon kades potensial jika tidak punya ongkos banyak bisa minder dan gagal maju,” katanya.
Daniel meminta Kementerian Desa harus segera mencari solusi terkait denggan penggelontoran dana desa keseluruh desa di Indonesia.
“Dari permasalahan tersebut, bahwasanya kementerian desa harus punya solusi cepat dan tepat untuk mengkaji ulang penggunaan dana desa, serta syarat pencalonan kepala desa yang lebih selektif dan ketat, sehingga dapat menjaring calon kades yang punya visi untuk memajukan desa,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, pihaknya akan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Semua masukan legislator sangat bagus dan ini menjadi pertimbangan kami di Kementerian untuk segera menyiapkan solusi demi kemajuan bangsa yang harus dimulai dari desa,” katanya. (SLE)
