Bingkaiwarta, KUNINGAN – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang diusung Bupati Kuningan dengan visi “Kuningan Melesat”.
Dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (4/7/2025), Hj Neneng Hermawati selaku juru bicara Fraksi PKB menilai, visi Melesat yang merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh belum diikuti penjabaran konkret, terutama pada poin Maju dan Empowering.
“Dokumen RPJMD belum memberikan gambaran jelas terkait target laju pertumbuhan ekonomi dan strategi pencapaiannya. Sektor-sektor ekonomi dominan pun belum dipetakan secara komprehensif,” tegas Neneng.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memaparkan strategi menumbuhkan iklim investasi, agar penciptaan lapangan kerja signifikan dan angka pengangguran dapat ditekan.
Selain itu, cita Tangguh yang mengisyaratkan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan. Neneng meminta data lengkap dari Dinas Pendidikan terkait indikator pemerataan dan mutu pendidikan lima tahun terakhir serta target ke depan.
“Data tentang angka lulusan, daya serap di dunia kerja, angka mengulang sekolah, rasio guru-murid, dan kondisi ruang kelas perlu disajikan secara transparan. Ini penting sebagai dasar kebijakan untuk mengejar target IPM sebesar 72,71 poin,” katanya.
Sektor ketenagakerjaan pun dinilai belum optimal. Fraksi PKB menilai minimnya data dalam indikator makro sosial ekonomi menunjukkan lemahnya perhatian pemda terhadap pengangguran.
“Kami khawatir jumlah pengangguran sebenarnya belum tergambarkan dengan baik. Kami minta Dinsosnaker menyajikan data akurat beberapa tahun terakhir, termasuk proyeksi hingga 2029,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mendorong belanja APBD lebih berpihak kepada rakyat, dengan mengutamakan belanja modal dibanding belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
“Belanja publik mencerminkan keberpihakan dan empati kepada masyarakat,” tuturnya.
Neneng berharap, RPJMD benar-benar menjadi acuan utama penyusunan APBD tahunan, dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja dan anggaran semester sebelumnya.
“Dengan pendekatan yang terukur dan transparan, pembangunan di Kuningan diharapkan tidak hanya Melesat dalam retorika, tapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Abel)
